Asuransi TKI Harus Dikelola BPJS Ketenagakerjaan

 

TKI(infomoneter)-Perlindungan asuransi untuk tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sebaiknya dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Sebab, BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga negara, sehingga mudah dan bertanggung jawab penuh untuk melindungi TKI.
Hal itu dikatakan Chief Change Management Office, BPJS Ketenagakerjaan, Ahmad Sulintang, dalam acara diskusi dan peluncuran buku berjudul “Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI” karya wartawan Harian Umum Suara Pembaruan, S. Edi Hardum, di Jakarta, Kamis (6/4).

Ahmad mengatakan, banyak pihak menilai pengelolaan asuransi TKI ini selama banyak tidak benarnya, dimana merugikan TKI. “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah pernah menilai pengelolaan asuransi TKI oleh konsorsium tidak benar,” kata dia.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah agar pengelolaan asuransi TKI diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Ia menegaskan, TKI perlu diberi perlindungan jaminan sosial seperti asuransi ini. “Seperti kematian, kecelakaan di tempat kerja, gaji tak dibayar dan sebagainya,” kata dia.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, layanan asuransi terhadap para TKI ini dinilai kurang optimal. Hal itu terlihat dari banyaknya keluhan yang disampaikan para peserta terutama saat menyampaikan klaim yang dinilai berbelit-belit dan sulit cair.

Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani, meminta tiga konsorsium asuransi yang menjalankan program perlindungan TKI agar lebih serius. Ketiga konsorsium itu, menurut Irma, tidak transparan dalam menjelaskan penolakan klaim. Tiga konsorsium yang dimaksud adalah Astindo, Jasindo dan Mitra TKI.
Selain itu, manfaat asuransi tidak pernah secara gamblang disosialisasikan kepada para TKI yang ingin berangkat ke luar negeri. Selain itu, persyaratan dari perusahaan asuransi dianggap rumit dan mengharuskan TKI kembali ke Indonesia terlebih dahulu untuk menyelesaikan klaim.

Hal tersebut harus dilakukan mengingat ketiga konsorsium tersebut tidak memiliki kantor perwakilan di setiap negara tujuan TKI. “Kalau kejadiannya seperti ini tahun ke tahun, menurut saya lebih baik dibubarkan saja lalu kita kembalikan perlindungan TKI kepada pemerintah dan serahkan ke Kementerian Luar Negeri,” tutup Irma.

Sebelumnya, regulator sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tidak akan mengatur batasan premi yang ditawarkan oleh konsorsium asuransi kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sebab, kewenangan tersebut sudah diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja dan konsorsium asuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Non Bank OJK Firdaus Djaelani, menyatakan sebelum Agustus 2013, di Indonesia terdapat 10 konsorsium asuransi yang melayani para TKI. Namun, 10 konsorsium tersebut bersaing ketat dengan memberikan tawaran premi yang murah, tetapi malah menyediakan pelayanan minimal. “Kemudian kami evaluasi. Menteri Tenaga Kerja bikin satu konsorsium, apa yang terjadi malah monopoli. Saya minta dibentuk konsorsium lagi, supaya ada perbandingan. Makanya sekarang ada tiga (Astindo, Jasindo dan Mitra TKI),” kata Firdaus.

Sebagai pengawas, otoritas akan turun tangan jika di kemudian hari tiga konsorsium asuransi TKI tersebut melakukan perang premi. Saat ini, ketiga konsorsium tersebut mematok premi sebesar Rp 400.000 per TKI untuk jangka waktu dua tahun.

Adapun beberapa klaim yang nantinya dibayarkan adalah sebesar 85 juta rupiah untuk risiko kematian dan 7,5 juta rupiah untuk risiko pemutusan hubungan kerja (PHK). Sejak dibentuk pada Agustus 2013 hingga September 2016, ketiga konsorsium tersebut telah membukukan total premi sebesar 413 miliar rupiah dengan rincian sebesar 145 miliar rupiah melalui konsorsium Jasindo, konsorsium Astindo sebesar 152 miliar rupiah dan konsorsium Mitra TKI sebesar 116 miliar rupiah.

Sementara itu, klaim yang telah dibayarkan sebesar 24,5 miliar rupiah kepada 2.647 orang melalui Astindo, 23,5 miliar rupiah kepada 2.845 orang melalui Mitra TKI dan sebesar 49,9 miliar rupiah kepada 4.714 penerima. (kormen/infomoneter.com)

Infomoneter

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *