Badan Penerimaan Pajak

 

Badan Penerimaan Pajak
Badan Penerimaan Pajak
Badan Penerimaan Pajak Indonesia
Badan Penerimaan Pajak Indonesia

Pengusaha nasional James T Riady (kanan) menyerahkan dokumen deklarasi pajak kepada Kakanwil Departemen Jenderal Pajaka (DJP) Wajib Pajak Besar Mekar Satria Utama di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Jakarta, Jumat 2 September 2016. James Riady mendukung penuh reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka membantu memperbaiki kondisi ekonomi dan mempercepat pembangunan. Kebijakan reformasi perpajakan, selain membuat APBN lebih sustainable, juga meningkatkan penerimaan negara yang akan membantu program pembangunan, seperti infrastruktur dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Foto ilustrasi: Beritasatu Photo / Uthan A Rachim

Tim Reformasi Perpajakan yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Keuangan 885/ KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan mengemban tugas untuk membantu menyiapkan turunan konsep Badan Penerimaan Pajak (BPP) yang ideal sesuai kebutuhan di Indonesia. Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan itu pun dianggap sebagai langkah awal merealisasikan rencana pembentukan BPP yang akan berada di luar Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pembentukan BPP ini juga merupakan salah satu program Presiden Jokowi yang tercantum dalam Nawacita untuk membangun kemandirian dan kedaulatan bangsa. Karenanya, kini menjadi tugas Tim Reformasi Perpajakan untuk mendesain bentuk BPP seperti apa, struktur kelembagaan organisasinya, SDM-nya, kompleksitas tugas serta ruang lingkup seluruh pekerjaannya dari Sabang sampai Merauke.

Semua ini penting direncanakan sejak awal agar tugas dan fungsi BPP bisa berjalan efektif. Payung hukum pembentukan BPP pun akan disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mulai dibahas bersama pemerintah awal tahun depan. Salah satu pasal dalam draf Revisi UU KUP yang sudah diajukan pemerintah kepada DPR itu mengamanatkan pembentukan BPP pada 1 Januari 2018.

BPP diestimasikan akan menjadi sebuah badan independen di luar Kemenkeu. Karena itu, BPP nantinya berbeda dengan Ditjen Pajak maupun Ditjen Bea Cukai yang berada di bawah kewenangan Kemenkeu. BPP didesain akan berada di bawah presiden dan bertanggungjawab langsung kepada presiden. Sehingga, posisi kepala BPP nantinya akan sejajar dengan menteri dan menjalankan fungsi koordinasi dengan Kemenkeu.

Sejumlah kalangan mendukung rencana pembentukan BPP ini. Mereka menilai pembentukan BPP akan memudahkan pemerintah dalam mengatur dan mengelola penerimaan negara secara produktif dan efektif. BPP akan menjadi backbone negara di pos penerimaan. Karenanya, BPP harus diberi kewenangan yang besar dan memiliki seluruh komponen yang dibutuhkan untuk mencapai target penerimaan pajak.

Realisasi penerimaan pajak masih menjadi persoalan utama dari tahun ke tahun. Hingga 20 Desember 2016, realisasi penerimaan pajak tercatat Rp 1.032,2 triliun atau 76,17% dari target APBN-P 2016 yang sebesar Rp 1.355,2 triliun. Dengan sisa waktu yang hanya beberapa hari lagi, target penerimaan pajak tersebut akan sulit tercapai meski pemerintah terus melakukan upaya sungguh-sungguh mengejar potensi pajak dari program amnesti pajak maupun penerimaan rutin.

Dengan kewenangan yang lebih besar, kita berharap pembentukan BPP dapat meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Saat ini Ditjen Pajak memiliki tugas besar mengejar target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN, namun kelembagaannya hanya diatur berdasarkan peraturan menteri keuangan (permenkeu) sebagai turunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Struktur Organisasi Kementerian. Setiap ganti kabinet, berganti pula perpresnya.

Ditjen Pajak tidak memiliki kewenangan dalam mengatur SDM, organisasi, dan anggaran sendiri. Ditjen Pajak sebagai otoritas pajak masih dikelompokkan sebagai single directorate in Ministry of Finance. Berbeda dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Filipina, dan Malaysia yang mendelegasikan kewenangan SDM, anggaran, dan organisasi ke unit otoritas pajaknya atau Semi Autonomous Revenue Authority (SARA).

Singapura telah membentuk badan terpisah bagi penerimaan negara sejak 1993. Sedangkan Malaysia melakukannya sejak 1992. Sejak itu pula, penerimaan pajak mereka naik signifikan. Belajar dari dua negara tetangga itu, Indonesia sudah saatnya memberikan otonomi kepada otoritas pajak melalui reformasi perpajakan di sektor penerimaan negara. Otonomi tersebut dapat menjadikan otoritas pajak lebih independen secara organisasi dan dapat mengurangi tekanan politik kepada Kemenkeu.

Kita mendukung reformasi perpajakan yang digulirkan pemerintah. Reformasi perpajakan harus diwujudkan dan tidak bisa ditawar lagi. Namun, reformasi perpajakan tidak akan bermakna bila pembentukan BPP tidak direalisasikan. Selama tidak ada BBP akan selalu muncul konflik kepentingan antara Ditjen Pajak sebagai direktorat yang bertugas mengumpulkan penerimaan pajak dan Ditjen Anggaran sebagai direktorat yang mengelola dan mengatur penggunaan anggaran negara.

Kita berharap terbentuknya BPP dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi negara dalam mengumpulkan pajak. Kebutuhan membentuk BPP semakin mendesak seiring terjadinya kekurangan (shortage) penerimaan negara dari pajak tahun ini. Karena berada di bawah presiden langsung, BPP akan lebih efektif menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Sebab, Ditjen Pajak yang posisinya di bawah menteri keuangan selama ini tidak leluasa bekerja menggali pendapatan dari pajak.

Di sisi lain, kita juga mengingatkan bahwa pembentukan BPP harus memenuhi semua persyaratan pokok, di antaranya menyangkut transparansi, mekanisme pengawasan, dan integritas aparatnya. Lembaga ini harus betulbetul memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya secara optimal untuk meningkatkan penerimaan pajak yang menjadi tulang punggung penerimaan negara. Kita tidak menginginkan kewenangan BPP yang besar justru disalahgunakan oleh oknum pejabat lembaga tersebut demi keuntungan diri sendiri. (*)

Sumber: id.beritasatu.com

 

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *