Karena Bendaharawan Pun Perlu Diawasi (Memaknai Arahan SMI)

“Banyak penerimaan pajak berasal dari belanja negara (APBN/APBD), untuk pelaksanaan APBN di daerah, DJPB agar mengumpulkan data dan menyerahkannya ke Ditjen Pajak. Pajak dari keduanya harus dikumpulkan secara optimal tanpa satu rupiah pun hilang. Jajaran Ditjen pajak agar berkonsentrasi pada potensi pajak di luar APBN dan APBD”.

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) yang disampaikan melalui Video Conference dengan pejabat tinggi Kementerian Keuangan akhir 2016 kemarin memberikan perspektif yang tidak biasa. Saya meyakini bahwa niat sang menteri tentulah baik. SMI menginginkan agar Ditjen Perbendaharan (DJPB) membantu Ditjen Pajak (DJP) memastikan bahwa negara tetap menerima haknya berupa pajak yang bersumber dari belanja Bendaharawan pemegang APBN/APBD. Dari situ saya melihat adanya keinginan seorang SMI agar DJPB dan DJP bersinergi dengan lebih baik terkait penyediaan dan pemanfaatan data pemenuhan kewajiban perpajakan bendaharawan. Dengan kata lain, ditengah keterbatasan sumber daya DJP, maka tugas pengawasan untuk bendaharawan sebagian (bukan seluruhnya) dialihkan pada DJPB, yakni dalam hal pengumpulan data untuk dapat digunakan sebagai bahan pengawasan oleh DJP. Ada strategi resource minimizing yang diterapkan SMI bagi DJP, mungkin karena beliau berpikir bahwa pengumpulan data itu mahal dan memakan waktu bagi DJP.

Isu pengawasan terhadap bendaharawan menjadi menarik untuk dibicarakan karena bicara soal hal tersebut tak ubahnya bicara tentang kecenderungan manusia pada umumnya yang sebisanya menghindari pajak. Dibutuhkan paksaan dan perasaan diawasi (probabilitas deteksi) untuk membuat manusia menuruti ketentuan perpajakan. Begitu juga pada bendaharawan. Mereka tetap harus diawasi karena banyak pengeluaran/belanja yang tidak otomatis dipotong/dipungut oleh DJPB melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN. Lebih jauh lagi, pada dasarnya cerita tentang malpraktek pemotongan/ pemungutan dan pelaporan pajak oleh Bendaharawan bukanlah sekadar pepesan kosong belaka. Pemberitaan kasus sehubungan dengan penyelewengan ini sudah banyak tercatat dalam sejumlah media. Hasil pencarian dengan search engine google lewat kata kunci “kasus penyelewengan pajak oleh bendaharawan” memberikan hasil sekitar 9.150 temuan. Meski tidak ada angka pasti berapa jumlah kerugian negara yang timbul namun menilik kasus per kasus yang dimunculkan dapat diperkirakan angkanya signifikan. Malpraktek ini jamak terjadi disejumlah daerah baik itu disebabkan ketidakpahaman bendaharawan terhadap kebijakan perpajakan (maladministration) atau kesengajaan dengan tujuan penggelapan (fraud).

Dalam konteks maladministrasi, kesalahan dapat menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara (tidak maksimal) akibat pemotongan/pemungutan PPh/PPN yang lebih rendah atau tidak sama sekali dari seharusnya. Hal tersebut menurut Ratnafuri dan Herawati (2012) dalam Jurnal Akuntansi Multiparadigma disebabkan karena kegagalan bendaharawan dalam memahami aturan teknis perpajakan. Ini sudah diantisipasi DJP dengan cara mengawasi dan memberikan sosialisasi serta mengedukasi secara intensif ke Bendaharawan namun perputaran jabatan bendahara di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang terbilang cepat, rendahnya kemauan untuk belajar, atau faktor kesengajaan menyebabkan hal ini sulit dicegah. Pada prinsipnya, mengedukasi bendaharawan telah menjadi fokus tahunan Ditjen Pajak dalam agenda kehumasan yang disusun dalam rencana strategis. Panduan teknis bagi Bendaharawan pun telah disiapkan Ditjen Pajak dengan menerbitkan Buku Bendaharawan Pintar Pajak yang senantiasa diperbaharui mengikuti perkembangan peraturan terkini. Hal-hal yang telah dijabarkan diatas tentunya tidak bisa dijalankan sepenuhnya dengan mengandalkan entitas lain (DJPB) karena adanya perbedaan core business organisasi. Benar bahwa peran DJPB dalam proses pelayanan pengeluaran negara terbilang penting dan berperan dalam optimalisasi penerimaan negara tetapi itu tidak bisa menegasikan adanya fungsi pengawasan dalam operasional pemotongan/pemungutan pajak oleh Bendaharawan yang telah dan akan terus dilakukan Ditjen Pajak.

Lepas dari konteks maladministrasi diatas, pengawasan terhadap Bendaharawan juga mendesak untuk mencegah makin tingginya jumlah penyelewangan pajak (fraud) yang dilakukan oknum bendaharawan disejumlah daerah. Penyelewangan yang merugikan keuangan negara ini dilakukan dengan berbagai bentuk seperti tidak menyetorkan uang hasil pemotongan/pemungutan dari belanja yang dibayarkan kepada rekanan, memanipulasi dengan sengaja tarif yang diterapkan dalam perhitungan pajak terutang, atau melakukan penggelembungan batas pagu minimal uang belanja yang dikenai pajak. Ketiganya menjadi modus yang kerap dilakukan bendaharawan tunaintegritas. Pemberitaan kasus sehubungan dengan penyelewengan ini sudah banyak tercatat dalam sejumlah media. Terkait fenomena itu, DJP senantiasa hadir dan memiliki peran dalam upaya mencegah laju fraud tersebut menjadi kian tinggi.

Pengawasan yang diikuti dengan penindakan berperan penting dalam upaya meminimalisisasi malpraktek pemotongan/pemungutan oleh bendaharawan (fraud dan maladministration). Potensi yang terkandung di dalam alokasi belanja APBN/APBD oleh Bendaharawan memang besar. Sehingga dalam beberapa kasus terdapat sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mayoritas komposisi penerimaannya diisi oleh penerimaan dari pembayaran oleh Bendaharawan. Apresiasi terhadap KPP semacam ini ada pada seberapa intensif jajaran didalamnya melakukan edukasi dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan para bendaharawan binaanya dan seberapa kuat jajarannya melakukan penindakan terhadap indikasi penyelewengan yang timbul. Meski terdengar sangat kualitatif, namun bukan berarti kinerja dari aktivitas tersebut tidak mengandung makna. Disinilah seharusnya negara ini terbebas dari jebakan kuantitatif supaya para pengambil kebijakan bisa melihat hal apa yang tidak dapat diceritakan oleh deret demi deret hitungan angka.

Pada akhirnya DJP pun tidak boleh melihat arahan SMI sebagai ujaran nirmakna. Bagian “Jajaran Ditjen pajak agar berkonsentrasi pada potensi pajak di luar APBN dan APBD” mengandung makna bahwa diluar sana ada banyak potensi yang bisa digali sesuai dengan laju pertumbuhan PDB sektoral beberapa tahun terakhir (akan dibahas pada tulisan lain) sementara dengan bermodal dukungan data dari DJPB diharapkan pengawasan terhadap bendaharawan dapat ditingkatkan. DJP, sesuai arahan SMI, kini sepatutnya menegaskan kembali bahwa negara ini tidak akan melewatkan barang satu rupiah pun potensi penerimaan negara. Untuk menuju kearah itu, perumusan strategi harus dirancang sejak sekarang dan menanggalkan apa saja yang tidak berdampak signifikan terhadap upaya perbaikan kinerja. Demi mewujudkan apa yang menjadi harapan SMI. Demi Indonesia yang lebih baik.

Sumbet:punditax.com

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *