Tidak terdeteksi ?

Program tax amnesty resmi berakhir 31 Maret 2017. Banyak kisah yang tertinggal, mulai dari membludaknya antrian Wajib Pajak yang ingin mengikuti program ini di saat-saat terakhir, tetap bukanya kantor pajak disaat libur nasional Nyepi hingga militansi pegawai pajak yang melayani wajib pajak sampai dinihari.
Tak pelak menteri keuangan pun memberikan apresiasi berupa tulisan tangan. (Ditunggu lagi kabar baiknya bu?).

Tax Amnesty Indonesia kali ini memang cukup membanggakan karena dianggap sebagai tax amnesty yang paling sukses di dunia. Nilai tebusannya yang mencapai 114 Trilyun (jauh diatas prediksi gubernur BI yang memperkirakan hanya Rp 50 Trilyun) plus pengakuan deklarasi yang mencapai Rp 4.855 Trilyun merupakan hasil yang cukup menggembirakan.

Tetapi hidup selalu punya 2 sisi. Disisi lain deklarasi sebesar Rp 4855 T itu juga merupakan hal yang cukup menyedihkan.
Deklarasi senilai hampir 1/2 GDP Indonesia itu bisa ditafsirkan sebagai kegagalan negara dalam mendeteksi/mengungkap harta Wajib Pajak dan pajak yang harus dibayarnya.

Banyaknya orang yg kekayaannya tidak sesuai dengan penghasilannya namun tidak terdeteksi tentu saja mengundang pertanyaan, mengapa hal ini bisa terjadi ?

pasti ada yang salah dengan keadaan ini.

Di dunia yang normal, orang yang profil hartanya tidak sesuai dengan penghasilannya mestinya malu. Ditambah lagi jika tidak sesuai dengan pajak yang dibayar.

Hanya saja sampai saat ini banyak yang seperti itu tapi tetap bisa hidup tenang.

Mengapa ?
Karena orang pajak gak bakal tahu, kerjanya khan cuma dikantor dan support instansi lain relatif minim.

Lho bukannya semua otoritas pajak di dunia itu datanya bagus dan disupport penuh oleh semua instansi pemerintahnya ?

Misalnya di Australia, Austrac (PPATKnya Australia) memberikan data ke ATO (DJPnya Australia). Berbagai instansi pemerintah memberi data ke ATO, Bank juga memberi data. Sehingga kalo mau ngumpetin harta mah susah banget. Belum lagi disana berlaku identitas tunggal.

Plak…ini Indonesia bung…
Ups…

Emang kenapa dengan Indonesia ?

Penduduk berKTP ganda aja masih banyak (meski pemerintah sedang menjalankan program e-KTP),  harta diatas namakan orang lain sudah biasa dilakukan, PPATK belum sepenuhnya memberikan data, Instansi pemerintah juga pelit berbagi data.

Apalagi Bank yang selalu berlindung dibalik kerahasian Bank dan enggan memberikan data.
Jangankan memberi  data transaksi keuangan, baru diminta data Kartu kredit aja ributnya kemana2 sampai akhirnya
Di tunda (kalo berkali2 mah hampir sama dengan batal ini?).
Belum lagi lalu lintas uang tanpa melalui bank yang nilainya cukup besar di Indonesia.

Terus yang salah siapa ?

Sudah bukan saatnya lagi saling menyalahkan. Jika ada yang harus disalahkan maka yang terpaksa disalahkan adalah kondisinya yang memang belum ideal.

Berakhirnya Tax amnesty merupakan momentum untuk memperbaiki kondisi tersebut.
Jika DJP dituntut untuk dapat memiliki kinerja seperti otoritas pajak terbaik di dunia maka kondisinya perlu disetarakan baik kewenangan maupun sumber dayanya.
DJP juga perlu dukungan dan bantuan semua pihak minimal berupa data yang dimiliki oleh PPATK, instansi pemerintah (kementerian dan lembaga), bank dan stakeholder lainnya.
Tanpa itu semua, negara ini akan terperosok kembali ke situasi yang lalu.

Jadi ini saatnya berubah menjadi lebih baik.

Akhirnya, mohon maaf apabila ada tulisan yang menggangu.
Jangan pernah lelah memberikan yang terbaik sebagai bukti kecintaan kita kepada negeri ini.

Merdeka

someOno
03042017

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *