Strategi Presiden Jokowi Berantas Media Online Penebar Hoax di Indonesia

Presiden Joko Widodo bertemu dengan Sundar Pichai (CEO Google) dalam kunjungan ke Googleplex, Rabu (17/2).

Presiden Joko Widodo bertemu dengan Sundar Pichai (CEO Google) dalam kunjungan ke Googleplex, Rabu (17/2).

Presiden Joko Widodo bertemu dengan Sundar Pichai (CEO Google) dalam kunjungan ke Googleplex, Rabu (17/2).

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas untuk mengevaluasi media daring (online) yang kerap membuat berita bohong (hoax) dan cenderung provokatif.

“Kita harus evaluasi media online yang sengaja memproduksi berita bohong, tanpa sumber yang jelas, dengan judul provokatif, mengandung fitnah,” kata Jokowi ketika membuka rapat di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Jokowi menyadari perkembangan teknologi memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Dampak negatifnya adalah banyak muncul ujaran kebencian, ujaran kasar, fitnah, hingga upaya provokatif.

“Seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, banyak berseliweran informasi yang meresahkan, mengadu-domba, memecah-belah,” tuturnya.

“Muncul ujaran kebencian, pernyataan kasar, pernyataan fitnah, provokatif, dan bahasa yang dipakai bahasa yang misalnya ‘bunuh’, ‘bantai’, ‘gantung’. Sekali lagi, ini bukan budaya kita, bukan kepribadian kita. Jangan sampai kita habis energi untuk hal seperti ini,” katanya.

Selain itu, Jokowi juga meminta para warga internet (netizen) untuk melakukan gerakan edukasi guna mendidik dan menjaga etika netizen dalam bermedia sosial. Gerakan itu akan mengajak netizen untuk ikut mengampanyekan bagaimana berkomunikasi melalui sosmed (media sosial) yang baik beretika, positif, produktif yang berbasis nilai budaya.

“Saya juga meminta gerakan masif untuk melakukan literasi edukasi dan menjaga etika keadaban kita dalam bermedia sosial,” ucapnya seperti dirangkum dari berbagai sumber.

Dalam rapat itu, Jokowi juga meminta aparat hukum untuk melakukan penindakan yang tegas dan keras bagi pengguna media sosial yang melontarkan ujaran kebencian dan fitnah.

“Saya minta, penegakan hukum harus keras dan tegas untuk hal ini,” pungkas Jokowi.

Seharusnya media sosial menjadi sarana kebaikan dan mendorong kreativitas serta inovasi yang positif. “Medsos harus dikembangkan ke hal produktif, mendorong kreativitas dan inovasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kita,” ujarnya.

Strategi Berantas Berita Hoax

Rudiantara (Menteri Komunikasi dan Informatika) mengatakan pemerintah akan terus melakukan penangkalan penyebaran berita palsu alias hoax di internet. Sejauh ini, sudah ada hampir 800 ribu situs yang menyebarkan hoax di Internet.

“Saya enggak hapal (list situsnya). Pokoknya status terakhir 700 ribu hampir 800 ribu situs,” katanya.

Rudiantara mengatakan pemerintah akan menindak tegas terhadap situs maupun media sosial yang menyebarkan hoax dan ujaran kebencian di internet.

“Kami tidak segan-segan melakukan filtering terhadap fitur-fitur tertentu dari medsos. Meskipun, medsos itu sangat terkenal di Indonesia tapi tidak mau bekerja sama untuk take down kepentingan nasional. Kita terpaksa blok untuk satu fitur dimana orang tidak bisa upload videonya sehingga tidak bisa pasang iklan,” jelas Rudiantara.

“Metode dan keinginan kita semua sama-sama untuk lebih terkoordinasi untuk mengeksekusinya. Jadi jangan hanya diblok saja, atau ditangkap saja, tetapi akunnya tidak diapa-apakan. Itu harus terintegrasi semuanya,” jelasnya.

Rudiantara menjelaskan semua pihak bisa mengadukan soal eksistensi berita hoax di media sosial seperti Facebook, Twitter atau Path. Juga di layanan chatting seperti WhatsApp yang digunakan untuk menyebarkan hoax meski penangannya akan berbeda.

“Ya beda. Media sosial kan ada media sosial ada yang chatting. Nah penanganannya beda lagi. Chatting (dilihat) siapa yang mulai,” paparnya.

“Bisa pakai ITE pasal 27, 28. Ada KUHP, menebarkan kebencian. ITE itu kebetulan di dunia maya, tapi substansinya kan bisa tidak di dunia maya,” tutup Rudiantara

Rudiantara yang kerap disapa Chief RA itu juga telah berkonsultasi dengan Dewan Pers untuk penanganannya.

“Sementara begini saja, Kominfo sudah komunikasi dengan Dewan Pers. Hari ini ada puluhan ribu yang menganggap dirinya media online. Tapi yang mengikuti kaidah UU Pers mungkin hanya, sudah pasti enggak sampai 500. Puluhan ribu ini mau diapain?,” tanyanya.

“Kami sedang bahas dengan Dewan Pers. Minggu pertama atau kedua Januari sudah ada keputusan. Nanti saya bicara dengan Dewan Pers. Yang paling tahu media online ini masuk kategori media dalam konteks UU Pers itu kan teman-teman Dewan Pers,” tutup Rudiantara.

InfoKomputer Online

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *