Hari Tanpa Tembakau, Momentum Jaminan Kesehatan Masyarakat

Desa Merdeka – Jakarta : Dorongan ratifikasi FCTC yang terus digulirkan pengiat anti tembakau adalah sesat pikir dan bagian dari agenda Internasional mematikan Indonesia.

FCTC hanya disuarakan sebagai gerakan tanpa rokok untuk kesehatan masyarakat, pengiat anti rokok dan anti tembakau tidak mengungkap fakta yang sebenarnya sedang terjadi.

Menjelang peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada 31 mei 2016 nanti, beberapa organisasi anti rokok dan anti tembakau kembali mengulirkan dorongan ratifikasi FCTC.

Dalam dorongan itu disampaikan beberapa data yang sangat menyesatkan antara lain :

FCTC dinilai melindungi generasi sekarang dan mendatang terhadap kerusakan kesehatan, konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi karena konsumsi tembakau dan paparan asap tembakau, dengan menyediakan suatu kerangka bagi upaya pengendalian tembakau.

FAKTANYA adalah :

  • Dalam FCTC Pedoman Pasal 5.3: Larangan berinteraksi antara Pemerintah dan pemangku kepentingan industri tembakau, Ini artinya pemerintah tidak boleh berhubungan dengan petani tembakau. ini artinya pemerintah tidak boleh peduli pada petani tembakau buruh pabtik rokok dan konsumen rokok.
  • Dalam FCTC Pedoman Pasal 9 &; 10: Larangan penggunaan perasa/flavor yang mencakup cengkeh. Ini artinya akan mematikan usaha petani cengkih dan mematikan indutri rokok kretek, padahal di Indonesia lebih dari 93% perokok adalah rokok kretek.
  • Dalam FCTC Pedoman Pasal 11: Penerapan kemasan polos (plain packaging), Ini artinya pemerintah diminta untuk melakukan tindakan melawan hukum dimana dalam desain kemasan brand dilindungi UU Hak Kekayaan Intelektual.

Kami komunitas perokok bijak sepakat dengan perlunya negara hadir melindungi kesehatan masyarakat, dan kami perokok sudah membayar cukai untuk tiap pembelian rokok yang kami lakukan.

Merujuk pada penerimaan cukai dalam APBN tahun 2015 adalah Rp. 139,5 triliun

Memperhatikan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengamanatkan bahwa setiap WNI wajib mengikuti program BPJS

Memperhitungkan kebutuhan jaminan kesehatan masyarakat dengan asuransi BPJS kelas 3 senilai Rp. 25.500 x 12 bulan = Rp 306.00, maka dengan jumlah penduduk Indonesia 254,9 juta jiwa, maka kebutuhan memberikan jaminan keshatan gratis seluruh warga negara Indonesia dengan jaminan kelas 3 BPJS dibutuhkan dana Rp 77,9 triliun/ tahun

Karena merokok dianggap mengganggu kesehatan, dan perokok sudah membayar cukai, maka cukai rokok layak dan pantas digunakan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat. Maka penerimaan Negara dari Cukai rokok Rp. 139,5 triliun cukup untuk memberikan kesehatan gratis melalui program BPJS yang hanya membutuhkan Rp 77,9 triliun/ tahun.

Kami Perokok Bijak adalah komunitas perokok yang hanya merokok produk LEGAL, oleh karenanya Kami Perokok Bijak dengan ini menyatakan mendukung negara melindungi kesehatan masyarakat melalui program MASYARAKAT GRATIS BPJS KELAS 3 dengan dibayar dari penerimaan cukai rokok.

Kami Komunitas Perokok Bijak meminta PEMERINTAH TIDAK MELAKUKAN RATIFIKASI FCTC karena hanya merugikan INDONESIA.

Suryokoco Pembina Kojak menyatakan sangat mendukung keputusan pengurus untuk mendorong penggunaan dana cukai untuk bayar BPJS, kalo perlu CSR perusahaan rokok diarahkan untuk membangun sarana pendidikan di kawasan penghasil tembakau dan cengkeh juga untuk membangun fasilitas kesehatan untuk perokok

Kami perokok sudah memberikan kepada negara…. Anti rokok hanya teriak teriak untuk keperluan asing dan dibayar asing untuk keperluan farmasi.

Jakarta, 27 Mei 2016

Hormat kami,
Komunitas Perokok Bijak

Eric Hermawan (Ketua Umum)
Ario Sanjaya (Sekretaris Jenderal)

Contac person : Ario Sanjaya (0813 8375 6066)

Source :

Kaskus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *