22 Restoran di Jaktim Menunggak Pajak

Sumber

SEBANYAK 22 gerai restoran di Jakarta Timur terpaksa harus dipasangi stiker yang menyatakan bahwa gerai tersebut menunggak pajak.

Pemasangan stiker tersebut dilakukan oleh Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Cakung, Jakarta Timur setelah mendata adanya gerai restoran yang menunggak pajak.

“Hari ini kita kita melakukan kegiatan berupa pemasangan stiker untuk penunggak pajak restoran dan pajak bumi dan bangunan (PBB),” kata plh Kepala UPPRD Kecamatan Cakung Nur Ahdiyani Mamad di Cakung Timur, Selasa (24/4/2018).

Dikatakan oleh Nur, tindakan ini dilakukan dilakukan sebagai sanksi bagi penunggak pajak. Tercatat dari 22 WP ini nilai tunggakannya mencapai Rp 1.828.966.115

Adapun obyek pajak yang dituju pertama kali adalah PT Arkon Prima Indonesia Jalam Raya Bekasi KM 24 Ujung Menteng, Cakung. Obyek pajak ini menunggak pajak bumi dan bangunan perkotaan pedesaan (PBB P2).

Setelah itu petugas menuju sebuah pusat perbelanjaaan termewah di kawasan Cakung Timur.

Pihaknya mengaku sudah diberikan surat teguran dan himbauan agar melunasi kewajibannya namun mereka tetap tak peduli. Sehingga ada kesan mereka beritikad buruk dan enggan membayar pajaknya.

“Karena sudah diperingatkan dan dihimbau masih membandel maka kita pasangi stiker. Ini untuk memberikan efek jera dan diharapkan mereka segera melunasi kewajibannya dalam membayar pajak,” katanya.

Sementara, Kasubag TU UPPRD Cakung, Sopar Hutapea, menambahkan, dari 23 penunggak pajak, hanya satu yang nilai tunggakannya paling besar.

Menurutnya tunggakan tersebut dilakukan oleh PT Arkon Prima Indonesia dengan nilai tunggakan sebesar Rp 1.433.966.115, menunggak selama satu tahun pada 2017. Namun jika dihitung dengan yang tahun 2018 ini maka nilai tagihan perusahaaan ini mencapai Rp 2,8 miliar.

“Kemudian dari 22 restoran yang akan kita tindak ternyata mereka berjanji akan membayar tunggakannya dalam lima hari ke depan,” katanya.

Sehingga hanya satu restoran yang dipasangi stiker. Yakni Restoran Cha Kun di lantai 3. Para penunggak pajak ini diberikan kesempatan untuk melunasi kewajibannya selama sepekan ke depan.

Jika masih membandel maka pihaknya akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penagihan.

Bahkan jika masih membandel maka dilakukan pengumuman di media massa dan tidak menutup kemungkinan akan disita asetnya.

“Lebih dari 5 hari itu kita kan serahkan ke KPK. Kita sudah kerja sama dengan KPK kalau dalam jangka 5 hari tidak melakukan pembayaran,” ucapnya. (JOS)