Aplikasi memindahkan pendapatan dan pajak

Sumber

Ilustrasi: Sejumlah pengemudi ojek berbasis daring Uber mengantre mendaftarkan diri ke kantor Go-jek di Kawasan Cilandak, Jakarta, Senin (2/4).

Ilustrasi: Sejumlah pengemudi ojek berbasis daring Uber mengantre mendaftarkan diri ke kantor Go-jek di Kawasan Cilandak, Jakarta, Senin (2/4). | Galih Pradipta /ANTARA FOTO

Tidak semua pemain asing bisa menaklukkan pasar Indonesia. Tersingkirnya Uber dari jalan sejak 26 Maret 2018 mengindikasikan perusahaan aplikasi lokal, GO-JEK, tidak mudah dikalahkan.

Padahal adalah Uber yang memelopori pemesanan kendaraan roda empat dan dua melalui aplikasi di jaringan internet. Uber memulai jasa pelayanan itu di Amerika tahun 2009, sedang GO-JEK (PT Aplikasi Karya Anak Bangsa) setahun kemudian. Bahkan selama beberapa tahun, pemesanan kendaraan roda dua dilakukan GO-JEK baru melalui telepon.

Uber memutuskan memasukkan seluruh bisnisnya di Asia Tenggara (Singapura, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia) ke dalam Grab, perusahaan aplikasi asal Singapura yang didirikan Anthony Tan tahun 2012. Sebagai kompensasinya, Uber mendapatkan saham kabarnya mendekati 30%.

Bagi perusahaan aplikasi, aset mereka yang utama untuk menghasilkan pendapatan adalah mitra pengemudi (pemilik kendaraan roda dua/empat). Jika Uber tidak memperoleh porsi mayoritas, maka bisa dipastikan mitra pengemudinya jauh lebih kecil dibandingkan Grab.

Di Indonesia mitra sepeda motor Uber ternyata hanya 12.000, Grab 150.000, dan GO-JEK 250.000 per 2017 (Kompas). Tidak jelas, berapa mitra pengemudi mobilnya.

Penambahan mitra GO-JEK seperti terlihat di beberapa titik pendaftaran tampak tidak pernah sepi. Bahkan beberapa hari setelah Uber memutuskan melebur ke dalam Grab, puluhan mitra motor Uber menyeberang ke GO-JEK.

Perpindahan ini jelas tidak menguntungkan, karena berkurangnya mitra akan menyebabkan produksi jasa Grab juga akan berkurang. Padahal saat bernegosiasi dengan Uber jumlah mitra ini menjadi assets yang diperhitungkan di atas meja.

Tapi bisa terjadi seorang mitra punya dua aplikasi, bahkan saat Uber masih ada, tidak jarang seorang mitra punya tiga aplikasi di gawainya. Eksistensi mitra sebagai alat produksi tidak tercatat sebagai assets di perusahaan aplikasi.

Kontra akun modal disetor (ekuitas) para investor lebih banyak ditampung sebagai dana menganggur di akun kas. Ini yang membedakan dengan perusahaan transportasi seperi Blue Bird atau Taksi Expres. Sebagian besar ekuitas investor Blue Bird misalnya, ditanamkan pada alat produksi seperti mobil sedan atau bus kecil, sedang, hingga bis besar.

Perusahaan transportasi selain harus menanggung biaya depresiasi, juga harus membiayai perawatan armada mereka yang memakan banyak ongkos. Di perusahan aplikasi, biaya ganti oli atau suku cadang kendaraan ditanggung mitra sebagai pemilik pribadi motor atau mobil.

Karena beban biaya itu ditanggung mitra, maka bisa dibilang biaya belanja modal perusahaan aplikasi sangat rendah. Apalagi perusahaan aplikasi, tidak menanggung beban biaya back office,biaya sopir (kesehatan atau asuransi jiwa) selain asuransi kecelakaan yang sudah ditanggung sebagian perusahaan aplikasi, juga tidak menyediakan lahan untuk parkir dan bengkel bagi para mitranya.

Situasinya sungguh berbeda jika kita cek laporan keuangan perusahaan angkutan (taksi) resmi seperti Blue Bird yang memiliki ribuan taksi sedan dan bis dengan nilai lebih dari Rp.6,5 triliun (Desember 2017). Kemudian harus menyediakan suku cadang, bahan bakar, dan minyak pelumas lebih dari Rp.10 milyar. Perusahaan juga harus membayar angsuran utang pokok dan bunga bank untuk pengadaan armadanya.

Dengan biaya modal tinggi, maka harga pokok jasa taksi Blue Bird juga tinggi seperti kemudian yang tercermin pada tarif buka pintu dan argometernya. Mereka juga harus membayar Pajak Penghasilan (badan dan pemberi kerja).

Pada perusahaan aplikasi beban seperti itu beralih ke pundak para mitra yang hampir pasti jarang disadari para mitra pemilik kendaraan. Mereka terbuai dengan naiknya pendapatan dari perusahaan aplikasi dibandingkan jika dulu mereka jadi tukang ojek pangkalan.

Belum ada kesadaran dari mereka untuk menyisihkan sebagian pendapatannya sebagai biaya depresiasi agar jika motor atau mobilnya ngadat mereka bisa membiayai penggantian suku cadangnya. Jangan heran, dalam beberapa kali kesempatan kita akan menemukan bunyi motor ojol (ojek online) sudah seperti angin ribut masuk tikungan jalan.

Biaya penggantian suku cadang atau oli para mitra konon habis disedot untuk menutup angsuran, dan kebutuhan hidup sehari-hari (termasuk membayar kontrakan rumah). Persaingan mendapatkan konsumen makin ketat karena jumlah ojol atau mitra pemilik mobil kian bertambah.

Maka mengikuti hukum ekonomi, jika pemain bertambah otomatis pendapatan yang diterima para mitra akan stagnan, atau bahkan menurun. Ini cermin dari makin menurunnya pemesanan yang diterima para mitra.”Saya sering selama tiga hari tidur di jalan, mandi dan buang air di masjid,” kata seorang mitra. “Pahit Pak, saya akhirnya memutuskan kembali ke perusahaan taksi lama saja.”

Kejatuhan seperti itu berusaha dicegah dengan menaikkan frekuensi perjalanan mitra yakni dengan menyediakan jasa pengantaran dokumen, barang, pemesanan makanan atau pengambilan obat di apotik. Perusahaan beranggapan pendapatan akan makin besar jika jasa yang ditawarkan makin beragam, dan jumlah mitra terus bertambah.

Harus diakui kehadiran perusahaan aplikasi membuat konsumen yang membutuhkan beragam jasa bisa dengan mudah memperoleh penyedia jasa dari pihak ketiga. Jika perlu ojol, taksi, atau makanan bisa menunggu di pintu rumah.

Perusahaan aplikasi juga “berjasa memindahkan” pendapatan perusahaan transportasi resmi ke kantung para mitra. Ada unsur redistribusi pendapatan, namun menyebabkan pendapatan perusahaan transportasi turun.

Pendapatan bersih Blue Bird misalnya, tahun 2016 tercatat Rp.4,8 trilyun, tapi tahun 2017 turun jadi Rp.4,2 trilyun. Penurunan sebesar Rp.600 milyar itu boleh jadi pindah ke kantung para mitra. Namun penurunan pendapatan itu mengakibatkan laba Blue Bird turun dari Rp.500 milyar (2016) jadi Rp.421 milyar (2017). Pajak Penghasilan Badan turun dari Rp.182 milyar (2016) ke Rp.135 milyar (2017). Dengan kata lain, negara kehilangan penerimaan PPh Badan dri Blue Bird Rp.47 milyar.

Kehilangan penerimaan pajak itu mungkin bisa dianggap sebagai biaya sosial yang harus dibayar agar para penganggur bisa menerima pendapatan dari bekerja sebagai ojol. Belum jelas, apakah pemerintah sudah bisa menarik Pajak Penghasilan badan dari perusahaan aplikasi yang, mungkin, masih merugi.

Sekalipun demikian, investor yang bermata jeli melihat perusahaan aplikasi sebagai lahan bisnis baru yang memiliki prospek bagus. Maklum tanpa harus menyisihkan belanja modal besar untuk membeli alat produksi, perusahaan aplikasi sesungguhnya merupakan perusahaan transportasi raksasa yang memiliki armada ratusan ribu lintas regional, bahkan lintas negara.

Prospek inilah yang akan dinilai tinggi para investor bila perusahaan aplikasi masuk bursa. Kerugian yang ditanggung investor pendiri pada awal perintisan, kelak diganti dengan capital gain yang akan diraih jika perusahaan masuk bursa.

Sekalipun gagal menaklukkan pasar Indonesia, Uber telah memberikan inspirasi mengenai pentingnya menghubungkan konsumen dengan penyedia jasa transportasi (terutama) melalui internet secara cepat, akurat, dan efisien.