Bawaslu Terima Berkas JPPR Sebagai Pendaftar Pemantau Pemilu

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima berkas-berkas dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) yang mendaftar sebagai lembaga pemantau pemilu. JPPR menjadi lembaga pertama yang mendaftarkan diri ke Bawaslu.

“Hari ini JPPR mendaftarkan diri sebagai pemantau resmi (untuk) ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu,” ucap Ketua Bawaslu Abhan di Gedung Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (27/3/2018).

Menurut Abhan, pengawasan pemilu memang membutuhkan banyak sumber daya manusia (SDM), akibat objek pengawasan yang sangat luas. Karena itu, Ketua Bawaslu RI ini mendorong partisipsi dari masyarakat untuk mengawasi jalannya pemilu nanti.

“(Pemilu) membutuhkan sebuah pengawasan. SDM juga sangat terbatas, kami akan senantiasa mendorong untuk partisipasi masyarakat dalam pemilu,” kata dia.

Meskipun begitu, terdapat tahapan untuk menjadi pemantau pemilu. Nantinya, Bawaslu yang akan menentukan, sah atau tidaknya pendaftaran dari calon pemantau, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu.

“UU Nomor 7 membuat norma, ada norma untuk pendaftaran atau verifikasi terkait lembaga pemantau ada di Bawaslu, nanti Bawaslu yang menentukan apakah sah atau tidak pendaftaran. Ini berbeda dengan UU Pilkada. Pilkada di KPU,” ujar Abhan.

Abhan berharap, dengan mendaftarnya JPPR sebagai bagian dari lembaga pemantau pemilu, dapat diikuti oleh lembaga lainnya. Karena semakin banyak lembaga pemantauan, maka semakin baik pula kualitas dari pemilu.

“Untuk di pemilihan, kami berharap, mendorong adanya lembaga pemantau untuk aktif pemantauan. Semakin baik pemantau, semakin baik kualitas pemilu,” kata Ketua Bawaslu ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Keputusan ini disampaikan dalam sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu, di Kantor Bawaslu, Jakarta, pada Senin sore, 5 Maret 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *