Beda Pandangan Pengusaha soal Biaya Transaksi QR Code

Sumber

Jakarta – Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tergabung dalam Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) mengaku tidak keberatan dengan sistem pembayaran nontunai berbasis barcode atau Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS).

Namun, Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menyatakan keberatan dengan biaya potongan 0,7% per transaksi yang harus ditanggung mitra penjual (merchant). Menurutnya jumlah itu terlalu besar.

“Menurut kita potongannya cukup besar ya,” kata Ikhsan kepada detikcom, Selasa (14/1/2020).

Ia pun mengusulkan agar besaran merchant discount rate (MDR) yang ditanggung pedagang cukup 0,1% per transaksi. MDR adalah biaya potongan yang harus dibayar merchant ke pihak Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) baik on us (bank yang sama) maupun off us (bank yang berbeda).
“Ya 0,1% lah. Kalau 0,7% kebesaran,” ucapnya.

Berbeda dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey. Menurutnya biaya 0,7% masih standar dan ia akan mendorong pengusaha ritel yang tergabung dengan Aprindo untuk terhubung QRIS.

“Nggak masalah (potongan 0,7%) dan kami sangat mendukung. Itu kan bagian dari komersial, kalau QRIS untuk bagian donasi kan gratis,” jelasnya.

Simak Video “Luncurkan Transaksi QR Code, BI Dukung Uang Digital Indonesia
[Gambas:Video 20detik]