Catat! Ini Keluhan Terbanyak Masyarakat soal Pinjol

Sumber

Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut cara penagihan adalah masalah yang paling banyak diadukan konsumen terkait pinjaman online (pinjol) sepanjang 2019 lalu.

“Memang waktu kami survei, banyak konsumen yang mengeluhkan masalah tata cara penagihan yang tidak sesuai dengan prosedur,” ujar Staf Pengaduan YLKI Rio Priambodo di Kantor YLKI, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Berdasarkan catatan YLKI, dari total 86 kasus soal pinjaman online, 39,5% aduan di antaranya menyangkut masalah cara penagihan yang dianggap tidak sesuai aturan.

Salah satunya, menggunakan pihak ketiga sebagai penagih utang konsumen, lalu ketika konsumen tak mampu membayar tepat waktu, pihak ketiga tersebut langsung menyita ataupun mengambil barang yang dibeli melalui pinjol tersebut.
“Jadi kebanyakan dari mereka (pelaku usaha pinjol) menggunakan pihak ketiga untuk menagih, dan langsung mengambil aset ataupun menyita item konsumen yang berutang,” tuturnya.

Parahnya, kebanyakan dari kasus yang diterima, penagihan tersebut juga menimpa kepada kerabat ataupun penanggung jawab dari konsumen yang berutang.

Meski demikian, Rio tak memungkiri kebanyakan kasus yang diadukan adalah akibat dari kesalahan konsumen itu sendiri.

Selain itu, ada juga faktor kelalaian pinjol dalam mendeteksi nama penanggung jawab yang dituliskan dalam perjanjian tersebut.

Ditambah, tingkat literasi konsumen yang masih rendah dalam membaca ketentuan yang ditetapkan pelaku pinjol.

“Seharusnya pihak peminjam bisa menginformasikan ketentuan pinjaman dengan konsumen secara jelas, dan memiliki data lengkap atas konsumen yang terdaftar, serta penanggungnya. Kebanyakan Fintech yang belum (terdaftar OJK) ini tidak menggunakan itu. Sayangnya konsumen juga memiliki tingkat literasi yang kurang saat mendaftarkan diri,” imbuhnya.

Di sisi lain, masalah kurangnya perlindungan data pribadi juga turut menjadi akar masalah yang paling banyak diadukan. Dari data YLKI, 14,5% kasus pinjol yang diadukan adalah masalah pengalihan kontak peminjam kepada banyak perusahaan lainnya.

“Mendesak juga terkait dengan perlindungan data pribadi yang saat ini memang belum ada pembahasan (dari pemerintah),” ujar Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI Sularsi.

Untuk itu, Sularsi mendesak pemerintah untuk segera mengatur regulasi khusus terkait perlindungan data konsumen ini.

“YLKI tetap mendesak bahwa perlindungan data pribadi ini adalah adalah menjadi satu concern untuk memberikan satu perlindungan kepada masyarakat khususnya konsumen-konsumen finansial untuk tidak disalahgunakan data-data pribadi buat konsumen, yang dipakai pihak2 lain yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.

Masalah lain yang juga paling banyak diadukan konsumen seputar pinjol adalah terkait permohonan reschedule 14,5%, suku bunga 13,5%, administrasi 11,4% dan penagihan oleh pihak ketiga 6,2%.

Simak Video “Listrik Padam, PLN Wajib Ganti Rugi?
[Gambas:Video 20detik](zlf/zlf)