Cerita Sri Mulyani Soal Ketegangan Pembicaraan Pajak di Forum G20

Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah akan terus mengejar pajak perusahaan-perusahaan digital raksasa Over The Top (OTT) yang mengeruk pendapatan di Indonesia. Langkah ini dilakukan pasca keberhasilan pemerintah dalam memajaki Google untuk tahun pajak 2015.

“Setelmen Google untuk tahun pajak 2015. Karena ada kerahasiaan berdasarkan Undang-Undang, kami tidak dapat memberikan keterangan mengenai informasi pajak Wajib Pajak,” ujar dia akhir tahun lalu. 

Pada prinsipnya, pemerintah akan mengumpulkan setoran dari Wajib Pajak berdasarkan aturan. “Pertama, seluruh perusahaan yang mendapatkan sumber pendapatan di Indonesia merupakan subjek pajak Indonesia,” tegas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Kedua, sambung Sri Mulyani, setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dan memperoleh niai tambah merupakan objek pajak di Indonesia. Mereka wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penghasilan (PPh).

“Apakah itu PPh korporasi sebagai penyedia platform, penyedia aplikasi atau sebagai pemain yang mendapatkan keuntungan dari platform. Kami akan gunakan prinsip yang sama untuk perusahaan yang memberi servis yang sama,” tukasnya.