Ekonomi Digital Disebut Berpotensi Sumbang Kebocoran Pajak

Perdagangan elektronik (e-commerce) atau ekonomi digital, berkembang pesat saat ini, hingga menjadi fenomena. Sayangnya menurut pengamat perpajakan dari Managing Partner DDTC, Darussalam, ekonomi
digital termasuk salah satu sektor usaha yang sulit dipajaki, atau dianggap sebagai salah satu sumber yang berpotensi menyumbang kebocoran pajak.

Menurutnya, itu disebut juga shadow economy atau aktivitas ekonomi yang belum tercatat sehingga sulit dipajaki. Sepanjang tahun 1999-2003, shadow economy ditaksir  mencapai 18,9%.

“Ini termasuk fenomena digital economy, itu juga susah dipajaki,” ujar Darussalam saat diskusi Urgensi Reformasi Pajak: Indeks Ketaatan Pajak VS Tradisi Pungli, di Bangi Kotipiam, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (4/4/2019). 

Sayangnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce), PMK 210/2018 tidak jadi diterapkan pada 1 April 2019.

”Padahal selain bisa untuk mendapatkan data, juga semacam penegasan tidak ada perbedaan perlakuan pajak antara transaksi online dan offline,” ujar Darussalam.

Baca juga: Pengamat Kecewa Sri Mulyani Cabut Aturan E-Commerce

Adapun sumber kebocoran kedua, adalah perang tarif pajak. AS sendiri telah menurunkan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 21%. Apakah Indonesia mengarah ke sana? Sah saja asalkan basis pajak diperluas (subjek pajak atau ekstensifikasi dan objek pajak perlu diperluas–red). Rata-rata tarif PPh badan di dunia saat ini 24%, Asia 21,7%, ASEAN 22,3 % dan OECD 23,5%.

“Kebocoran ketiga dari offshore tax evation dan kebocoran keempat dari base erosion and profit shifting (sekitar USD 10-240 juta potensi PPh Badan bocor setiap tahunnya). Terakhir kebocoran terjadi lantaran dalam hal melaporkan pajak tidak sesuai dengan aturan yang ada. Total ada kebocoran PPh badan secara global karena lima hal tersebut mencapai USD 7,6 triliun,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekjen Pusat Edukasi dan Riset Perpajakan Indonesia  ,Andrean Saefudin, mengatakan, pajak menopang hampir 80 persen penerimaan negara.

Karena itu kata praktisi hukum yang biasa dipanggil Andre ini berpendapat bahwa sudah seharusnya paslon peserta pilpres menjelaskan strategi bagaimana cara mereka meningkatkan Tax Ratio yang masih jauh di bawah standar negara lainnya.

“Sempat mereka singgung soal penurunan tarif,  tetapi itu saja tidak cukup. Pajak dan PNBP masih dianggap beban oleh sebagian pengusaha,  sementara pada realitanya, praktek usaha juga sering berlaku praktek pungli. Akhirnya pengusaha mencoba mengecilkan biaya pajaknya untuk menutup pungli,” ujarnya.

Baca juga: PERKASA Gelar Diskusi Pajak: Paslon Capres Malu-Malu Bahas Strategi Perpajakan

Andre menambahkan, masyarakat membutuhkan solusi masalah pajak ini. Karena menjadi poin yang langsung menyentuh hajat hidup mereka. “Kalau memang pembentukan Badan Pajak adalah solusi,  tentu ini harus menjadi perhatian serius dari kedua peserta pilpres,  agar terang benderang dan jelas di mata calon pemilih mereka,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *