Esensi Pengampunan Pajak dan Kedangkalan Media

“Pengampunan Pajak bukan hanya soal Panama Papers juga tidak terbatas khusus bagi pengusaha papan atas melainkan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat”

Adalah penting untuk meluruskan perihal ini sebab isi pemberitaan tentang rencana pelaksanaan Pengampunan Pajak terkesan bahwa kebijakan tersebut diberikan hanya bagi yang mereka yang tersandung dalamskandal Panama Papers atau mereka yang dipandang sebagai pengusaha kelas atas. Media seperti abai dengan gambar besar yang seutuhnya menjiwai kebijakan ini. Peran media yang seharusnya menyampaikan dengan utuh seperti tidak berjalan dengan baik. Ada perilaku- perilaku yang mulai ditinggalkan penggiat media demi mengejar kecepatan sehingga meninggalkan kedalaman. Seharusnya ada tahap dilakukannya riset dan mendalami materi sebelum berita dirilis. Jika media melakukan kedua hal tersebut niscaya pemberitaan tentang Pengampunan Pajakakan lebih utuh dan menyeluruh.

Pengampunan Untuk Siapa?

Luput dari pemberitaan media bahwa sebetulnya Pengampunan Pajak diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat. Konsideran ketiga didalam rancangan Undang Undang Pengampunan Pajak menyebutkan bahwa: “bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena  terdapat banyak harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahunan Tahunan pajak penghasilan, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk teninekatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian nasional;”.

Bertolak dari konsideran tersebut dapat diketahui bahwa sasaran utama pengampunan pajak diberikan kepada masyarakat tanpa mengenal latar belakang atau status sosialnya. Sepanjang ia merasa dan mengakui termasuk dalam kriteria yang belum melaporkan sepenuhnya harta yang ia miliki maka ia dapat memanfaatkan program Pengampunan Pajak ini. Penegasan yang lebih kuat kemudian juga disebutkan di dalam Bab II Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.”. Sehingga seharusnya konten pemberitaan oleh media mengangkat bahwa masyarakat dan Wajib Pajak dari latar belakang apapun diperkenankan dan berhak ikut serta mengikuti program Pengampunan Pajak. Namun yang perlu ditekankan adalah masyarakat dalam hal ini merujuk kepada masyarakat yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP. Hal ini dikarenakan kepemilikan NPWP merupakan syarat wajib untuk dapat mengajukan surat permohonan pengampunan sebagaimana sudah dsebutkan di dalam Bab IV Pasal 8 Ayat (3).

Keterlibatan semua Wajib Pajak dalam program ini akan sangat membantu pencapaian target yang hendak dituju. Makin banyak Wajib Pajak yang terlibat maka makin besar pula tambahan penerimaan negara yang dapat terkumpul. Sebab dari rumusan RUU Pengampunan Pajak ini terlihat bahwa orientasinya bersifat jangka pendek yaitu mengamankan pencapaian target penerimaan pajak tahun pajak 2016. Di tengah semua pesimisme yang ada terhadap efektivitas kebijakan Pengampunan Pajak, tulisan ini bermaksud untuk mengingatkan bahwa kini kita tengah berada pada titik yang tidak mungkin untuk kembali (point of no return) sehingga semua pihak termasuk media diharapkan mampu berperan dan mendukung kebijakan ini. Peran media sangat besar dalam hal ini, pemberitaan yang masif oleh media tentang harapan keterlibatan masyarakat pada program Pengampunan Pajak akan memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat yang berguna sebagai bahan untuk mengevaluasi kualitas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah mereka lakukan selama ini sehingga jika ia mendapati adanya kelalalian atau kesengajaan maka dengan segera ia dapat memanfaatkan program ini meskipun ia hanya masyarakat pada umumnya. Kekhawatiran muncul jika isi dan nada pemberitaan oleh media terkait kebijakan ini tidak berubah, hal ini dapat mendorong kesalahapahaman yang berujung pada rendahnya pengetahuan tentang kebijakan Pengampunan Pajak sehingga berakhir menjadi sebuah distrust.

Apa Manfaatnya Bagi Negara?

Tidak ada jaminan bahwa program Pengampunan Pajak akan dapat signifikan mendongkrak pencapaian target penerimaan pajak tahun 2016. Beragam hasil studi telah bahkan mengajak kita bersiap-siap patah hati. Terakhir adalah dari Bank Indonesia yang menyampaikan bahwa diperkirakan hanya Rp45,7 Triliun penambahan setoran yang dapat diraih melalui Pengampunan Pajak. Jika demikian maka wajar jika pertanyaan yang muncul adalah apa sebetulnya manfaat program ini bagi negara? Jawaban pertanyaan ini ada pada pertimbangan pertama yang disebutkan di dalam RUU Pengampunan Pajak bahwa bagaimanapun negara membutuhkan dana untuk mencukupi pendanaan yang besar. Sementara kinerja pencapaian target penerimaan pajak setiap tahunnya cenderung defisit sehingga dibutuhkan langkah besar untuk mengubah keadaaan ini, yaitu dengan Pengampunan Pajak. Mungkin terdengar terlalu muluk bahwa Pengampunan Pajak diibaratkan sebagai suatu langkah besar. Namun demikianlah seharusnya kita memandang langkah ini. Selain memberi manfaat tujuan jangka pendek berupa tambahan penerimaan negara, Pengampunan Pajak juga memberi kesempatan untuk memperoleh manfaat jangka panjang, jika dijalankan dengan disiplin dan sistematis.

Manfaat jangka panjang pertama adalah peningkatan kesadaran masyarakat dan kepatuhan Wajib Pajak. Masyarakat pada dasarnya merupakan salah satu unsur utama dalam sistem perpajakan. Keberadaan masyarakat memainkan peran penting ketika ia telah berstatus sebagai Wajib Pajak, namun demikian masyarakat yang belum masuk ke dalam sistem perpajakan sebagai Wajib Pajak juga terbilang tidak sedikit, mereka adalah masyarakat yang telah memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetapi belum memiliki NPWP. Kelompok masyarakat semacam ini merupakan sasaran untuk diberikan atau ditetapkan sebagai Wajib Pajak secara jabatan dan biasanya diiringi dengan sanksi administrasi karena kelalaiannya. Melalui program Pengampunan Pajak pengenaan sanksi tersebut dihapuskan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 Angka (1) bahwa Pengampunan Pajak adalah Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan membayar uang tebusan. Skema ini diharapkan mampu merangkul lebih banyak masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk masuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak karena adanya insentif berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang dan atau sanksi administrasi. Pencapaian tujuan ini sangat tergantung dengan efektivitas dari intensitas pemberitaan yang dijalankan. Semakin persuasif dan menggugah pesan yang disampaikan maka semakin besar minat dan kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dan sebaliknya. Pesan yang disampaikan harus mengandung unsur edukasi demi membangun pengetahuan dan citra positif masyarakat tentang Pengampunan Pajak itu sendiri sebab penelitian terdahulu membuktikan bahwa: “poor knowledge of taxation breeds distrusts”.

Manfaat jangka panjang kedua adalah adanya momentum penegakan hukum. Dilihat dari fungsi institusi, insentif berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang dan sanksi administrasi perpajakan merupakan salah satu bentuk upaya pembinaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak disamping upaya penegakan hukum seperti yang terjadi pada tahun ini yang ditetapkan sebagai Tahun Penegakan Hukum. Meskipun demikian, irisan periode yang dapat terjadi antara masa-masa penegakan hukum sepanjang tahun 2016 dengan masa nanti saat dimulainya Pengampunan Pajak ketika RUU Pengampunan Pajak telah disahkan menyisakan dilema tersendiri bagi Wajib Pajak. Terhadap hal ini, sikap terbaik yang harus dikedepankan semua pihak adalah berfokus kepada apa yang telah berjalan yaitu tahun 2016 sebagai Tahun Penegakan Hukum sehingga dari sudut pandang Wajib Pajak, mereka dapat menjadi lebih siap menghadapi eskalasi agresifitas Direktorat Jenderal Pajak dalam menegakkan hukum perpajakan. Adapun penegakan hukum dalam hal ini harus dimaknai sebagai proses yang utuh dimulai dari proses pemeriksaan, terbitnya Surat Ketetapan/Tagihan Pajak hingga berjalannya proses penagihan. Wajib Pajak yang tengah bersentuhan dengan salah satu tahap ini dianjurkan untuk menjalani saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga jika pada saat tertentu di tahun ini Pengampunan Pajak telah disahkan dan berlaku, maka Wajib Pajak dapat segera memanfaatkannya untuk terbebas dari segala proses hukum perpajakan yang berlaku. Bukan justru menghindarinya. Hal ini mungkin terjadi karena pada dasarnya menurut Pasal 2 Ayat (3) RUU Pengampunan Pajak disebutkan bahwa Pengampunan Pajak hanya dikecualikan pada Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, sedang dalam proses peradilan, atau sedang dalam menjalani hukuman pidana atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.Melalui mekanisme ini, negara (Ditjen Pajak) memiliki kesempatan untuk menegakkan hukum perpajakan. Periode ketika berlangsungnya Pengampunan Pajak dapat mendorong perilakuWajib Pajak untuk segera ikut serta berpartisipasi agar terhindar dari sasaran konsistensi penegakan hukum dibawah. Setelah periode Pengampunan Pajak berlalu maka Ditjen Pajak memiliki kesempatan untuk membangun citra sebagai instansi pemungut pajak yang kuat dalam menegakkan hukum dan tegas dalam menjalankan ketentuan yang berlaku sesuai amanah Undang- Undang.

Kesimpulan

Pengampunan Pajak telah menjadi kesepakatan pengambil kebijakan sebagai jalan keluar memperoleh pendanaan yang cepat untuk membiayai pembangunan. Meskipun respon pesimis terhadap keputusan ini terus mengalir dari banyak kalangan tetapi demi mendukung pencapaian tujuan yang dikehendaki sangat dibutuhkan dukungan dari banyak pihak termasuk dalam hal ini adalah media. Peranan media mencakup pemberitaan yang utuh mengenai program ini. Diantaranya bahwa Pengampunan Pajak ditujukan untuk semua kalangan dan tidak terbatas pada kelompok tertentu seperti yang selama ini dikesankan oleh sejumlah pemberitaan. Terkuaknya dokumen Panama Papers merupakan suatu skandal yang kemunculannya bertepatan dengan hangatnya pembahasan RUU Pengampunan Pajak sehingga wacana Pengampunan Pajak tidak ditujukan khusus untuk kalangan pengusaha papan atas yang namanya tercantum di dalam dokumen itu. Pengampunan Pajak selain memiliki tujuan jangka pendek untuk mendapatkan tambahan penerimaan negara juga memiliki tujuan jangka panjang yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan Wajib Pajak juga sebagai momentum penegakan hukum.

(EW)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *