Horee! ! Pajak Pertalite Sah 5 Persen, Masyarakat Segera Beli Pertalite dengan Harga Baru

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Paripurna pengesahan revisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2015 tentang pajak daerah untuk penurunan harga pajak pertalite akhirnya terlaksana, melalui sidang paripurna di DPRD Riau, Kamis (39/3/2018).

Dengan tuntasnya revisi Perda tersebut, selanjutnya pihak Pemerintah Provinsi Riau diminta untuk segera menyiapkan peraturan teknis terkait pajak baru tersebut.

“Pansus juga sekaligus meminta Pemerintah Provinsi Riau melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan menyiapkan peraturan teknis pajak baru pertalite tersebut,” kata juru bicara Pansus revisi Perda pajak daerah, Soniwati.

Selain itu, pihak Pansus juga meminta agar pihak Pertamina memenuhi standarisasi kuota BBM di Provinsi Riau, sehingga setelah pajak diturunkan nantinya tidak ada lagi persoalan kuota kurang dari pihak Pertamina.

“Kami juga meminta kepada pemerintah daerah, agar lebih aktif dalam mencari potensi pendapatan lainnya, sehingga pendapatan pajak dari sektor lainnya dapat ditingkatkan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus revisi pajak daerah, Aherson mengatakan, kira-kira seminggu lamanya setelah proses paripurna ini dilaksanakan baru masyarakat akan bisa membeli pertalite dengan harga baru.

Dijelaskan Aherson, saat pembahasan finalisasi Pansus, ada dua opsi kalimat yang akan digunakan untuk mengubah kata dalam pasal pajak daerah tentang harga BBM, khususnya pertalite tersebut, yakni maksimal 5 persen, dan ditetapkan 5 persen.

Dalam rapat finalisasi tersebut menurutnya disepakati kata yang digunakan adalah, ditetapkan 5 persen. Dengan demikian, realisasi perubahan tersebut bisa dilaksanakan langsung karena sudah ditetapkan dalam revisi Perda tersebut.

“Kalau misalnya dibuat dengan kata maksimal, maka prosesnya akan lama, karena butuh Pergub lagi, dan harus ada penghitungan secara teknis, yang dituangkan dalam Pergub tersebut, dan juga proses lainnya yang harus dijalankan. Kalau pakai kata ditetapkan, maka itu langsung mengikat tidak perlu ada Pergub lagi, dan langsung bisa direalisasikan, tinggal koordinasi dengan pihak Pertamina,” jelasnya.

Setelah paripurna dilaksanakan, maka selanjutnya menurut Aherson pihak Pemprov akan menyurati pihak Pertamina terkait penyamaan harga pajak yang baru.

“Selanjutnya masyarakat bisa membeli dengan harga Rp 7.750 nantinya,” ujar politisi Demokrat Riau ini. (adv)