HUT ke-491 DKI Jakarta, Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor Selama 68 Hari

Sumber

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Suci Febriastuti

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Dalam rangka memperingati Hut ke-491 DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus denda pajak kendaraan bermotor.

Selama 68 hari, terhitung mulai 27 Juni hingga 31 Agustus 2018, sanksi administratif bagi kendaraan berpelat nomor Jakarta dihapuskan.

“Pemprov DKI Jakarta mengadakan program penghapusan sanksi administratif yang dilaksanakan mulai hari kemarin, 27 Juni 2018 sampai 31 Agustus 2018,” ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Anies menyebutkan sebanyak 3,1 juta atau 50 persen dari jumlah kendaraan roda dua masih belum menunaikan kewajiban pajaknya dengan nilai Rp 463 milliar.

“Roda empat yang belum menunaikan jumlahnya 748 ribu, atau 30 persen belum menunaikan pajak. Jadi, dari seluruh pajak kendaraan bermotor yang harusnya sudah ditunaikan, yang belum dibayar itu Rp 1,6 triliun dari total Rp 8,6 trilliun,” ujar dia.

Dari seluruh kendaraan bermotor Anies juga menyebutkan ada 44,6 persen kendaraan yang belum membayar pajak.

“Jadi ada 44,6 persen kendaraan bermotor di DKI yang belum menunaikan kewajiban bayar pajak. Sehari-hari kendaraan ini dipakai baik untuk mencari nafkah, untuk bekerja, walaupun untuk kegiatan keluarga menggunakan jalanan di Jakarta dan memanfaatkan fasilitas,” ucap Anies.

Anies berharap warga Jakarta sadar pentingnya kewajibannya membayar pajak.

“Karena untuk jalanan rapi, jalanan baik, dan untuk bisa merawat itu semua, iuran lewat pajak itu dibutuhkan sekali. Jadi kita berharap di mana ada pembebasan sanksi administratf, maka tunggakan-tunggakan ini bisa diselesaikan tanpa terkena rintangan,” sambung dia.