Industri Hulu Migas Perlu Insentif Pajak untuk Gairahkan Investasi

Sumber

JAKARTA – Pelaku industri hulu migas antusias menanti insentif fiskal. Insentif berupa tax holiday (libur pajak) maupun tax allowance (keringanan pajak) diyakini mampu menggairahkan investasi hulu migas di Tanah Air.

BERITA TERKAIT +

“Saya ingin memastikan kalau industri migas itu butuh tax holiday. Kalau tax holiday diterapkan tentu akan menggairahkan investasi,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Marlojin Wajong saat ditemui di acara diskusi bertajuk Mendongkrak Daya Saing Global demi Kontribusi Maksimal Industri Migas Nasional di Jakarta, kemarin.

 Baca Juga: Kepala BKF: Tax Holiday Hanya Berlaku untuk Investasi Baru

Berdasarkan riset dari ReforMiners Institute, industri hulu migas belum memperoleh keringanan pajak berupa tax holiday karena terganjal status usaha. Untuk saat ini industri hulu migas masuk status Badan Usaha Tertentu (BUT), sedangkan keringanan pajak tersebut di berikan pada industri berstatus perseroan terbatas (PT).

Marlojin menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut pada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Meski begitu, ia berharap, pemerintah dapat menyelesaikannya sehingga industri hulu migas juga dapat merasakan manfaat dari tax holiday.

“Sebenarnya itu tergantung pemerintah. Ketika ada hal-hal yang masih jadi hambatan, pemerintah bisa membikin aturannya,” kata dia.

 Baca Juga: Skema Libur Bayar Pajak Harus Ada Kalkulasi

Pada kesempatan sama, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo memastikan, jika keringanan pajak tersebut diberikan akan meningkatkan investasi hulu migas di Indonesia yang saat ini terpuruk.

Menurut dia, industri hulu migas sudah sepatutnya dimasukkan dalam kategori industri pionir seiring dibutuhkan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di laut dalam, kawasan frontier, atau teknologi baru seperti EOR.

“Jadi di sini pemerintah bukan hanya jadi regulator tapi juga fasilitator. Membantu industri hulu migas supaya tidak mati. Pada saat ekonomi melambat pasti butuh insentif sehingga pemerintah perlu memberikan kelonggaran,” kata dia.

 Baca Juga: Investor Bangun Kilang, Libur Bayar Pajak 100%

Dia mengatakan, untuk memberikan keringanan pajak industri hulu migas, pemerintah perlu meningkatkan status BUT ke tingkat lebih tinggi.

Kemenkeu juga perlu menerapkan aturan keringanan pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). “Aturan tersebut masih sulit diterapkan tanpa adanya aturan implementasi seperti PMK,” kata dia.

Sebelumnya

1 / 2