Komisi XI DPR: Sesuai Nawa Cita Presiden, Badan Pajak Tak Boleh Berbentuk LPNK

Pembahasan RUU KUP memasuki babak baru. Dalam calon beleid tersebut digagas pembentukan Lembaga yang mengelola administrasi perpajakan berbentuk Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK). Selain itu, dijelaskan pula bahwa lembaga yang dibentuk masih tetap dalam koordinasi kementerian keuangan, sehingga dikhawatirkan Lembaga ini masih tidak memiliki independensi dan keleluasaan wewenang serta terkendala hambatan birokrasi.

Hal ini dikemukakan oleh anggota DPR Komisi XI Dra. Eva Kusuma Sundari, MA. MDE. yang juga politisi asal PDI Perjuangan saat diwawancara pagi tadi oleh Corong.Id. Eva mengatakan bahwa pemisahan Badan Pajak dari Kementerian Keuangan merupakan platform yang memang digagas Presiden pada masa kampanye pemilihan presiden tahun 2014 yang lalu.

“Sebenarnya pembentukan Badan Pajak sudah menjadi bagian rencana NAWACITA, dan sudah melalui proses kajian tim transisi dan mendapatkan respon positif dari publik serta konstituen. Sepatutnya ada tim kecil yang independen untuk menindaklanjuti gagasan tersebut agar bisa berhasil dalam pelaksanaannya”, terang Eva.

Eva juga menjelaskan, bahwa penerimaan pajak merupakan tonggak pembiayaan pembangunan, namun selama ini kurang mendapatkan perhatian yang serius. Pemerintahan Jokowi sadar, untuk menopang NAWACITA yang merupakan gagasan pembangunan yang radikal, dibutuhkan tata kelola penerimaan dengan sistem yang baru, untuk bisa memfasilitasi agar gagasan pembangunan tersebut dapat terwujud.

“Posisi Badan Pajak ini sangat krusial, sehingga tidak boleh terkurung aturan-aturan birokrasi seperti instansi pelayanan publik lain sebagaimana diterapkan dalam UU ASN. Otonomi kewenangan dan fleksibilitas yang luas akan menjadi faktor penentu keberhasilan kinerja aparatur pajak”, Eva menambahkan.

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa saat ini DPR dan Pemerintah sedang membahas RUU KUP, sebagai amanah pembahasan RUU TA, bahwa dibutuhkan penguatan kelembagaan DJP untuk menjamin keberhasilan reformasi perpajakan. Namun dalam pasal 1 RUU KUP tersebut, disebutkan bahwa Lembaga masih berbentuk LPNK, yang artinya pegawainya masih berstatus ASN. Juga diatur pada pasal 95 RUU KUP bahwa Lembaga tersebut pada nantinya masih tetap berada di bawah koordinasi kementerian keuangan.

Eva mengkritisi usulan ini, karena menurutnya Badan Pajak haruslah independen, berada langsung di bawah kendali presiden, dan memiliki otonomi yang luas dalam menjalankan tugasnya, sehingga bentuk LPNK dan status ASN justru masih akan menjadi hambatan dan kendala yang mempersulir pelaksanaan tugasnya.

“Oleh karena itu, sudah seharusnya organisasi pengumpul pajak ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang tersendiri, berbentuk Badan, yang dapat menjadi jaminan dan dasar hukum yang kuat sehingga kebutuhan khusus tersebut bisa terakomodasi. Jadi bukan dalam bentuk LPNK dan berstatus ASN sebagaimana yang diusulkan dalam RUU KUP”,pungkas politisi lulusan S-2 Belanda dan Inggris ini.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *