Kurang Kebijakan dan Wacana Kontraproduktif

Sumber

PENAIKAN TAX RATIO DILEMATIS (8)

Kurang Kebijakan dan Wacana Kontraproduktif
Oleh Nasori Ahmad dan Hari Gunarto | Senin, 2 April 2018 | 12:35

Bhima Yudhistira.Bhima Yudhistira.

Sedangkan Bhima Yudhistira berpendapat, solusi untuk mengatasi dilema penaikan tax ratio adalah dengan komunikasi yang intens dengan pelaku usaha agar tidak menimbulkan mispersepsi.

Kemudian, target penerimaan pajak jangan menakutkan. Menurut Bhima, realisasi pertumbuhan penerimaan pajak hanya 4% dalam dua tahun terakhir, tapi di APBN 2018 target penerimaan pajak mau tumbuh 20%. “Pasti pengusaha keberatan lah,” tuturnya.

Bhima juga minta pemerintah jangan mengeluarkan kebijakan pajak yang aneh-aneh dan menimbulkan kegaduhan, misalnya wacana penurunan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). “Kurangi kebijakan atau wacana pajak yang kontraproduktif,” tegasnya.

Dalam pandangan Bhima, salah satu upaya ideal untuk meningkatkan tax ratio adalah memperluas basis pajak, termasuk UMKM. Selama ini, UMKM masih enggan membayar pajak karena tarifnya terlalu memberatkan. Idealnya, pajak UMKM hanya 0,5% atau 0,25%. “Yang penting semua UMKM punya NPWP dan kepatuhan membayar pajaknya naik,” kata dia.

Perluasan basis pajak berikutnya adalah mengefektifikan Automatic Exchange of Information (AEOI) atau keterbukaan informasi perpajakan. Memang butuh waktu cukup lama sampai uang hasil penyidikan pajak masuk ke kantong pemerintah.

Strategi lainnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya sektor manufaktur, karena 31% penerimaan pajak disumbang sektor manufaktur. “Sepanjang 2014-2017 kan manufakturnya loyo, terakhir hanya tumbuh 4,2%, di bawah pertumbuhan PDB 5,07%. Pajak itu pro-cylical, ketika siklus ekonominya turun pasti penerimaan pajaknya turun juga. Cara mengembalikannya harus lewat insentif yang efektif ke sektor manufaktur itu,” kata Bhima.

Bhima setuju bahwa tingkat kepatuhan WP masih rendah. Namun, dia mengingatkan, cara mengejarnya harus elegan, tidak gerusak-gerusuk, tabrak sana-sini. Selama ini, masyarakat dan pengusaha kecil melihat ada ketidakadilan.

“Pengemplang pajak diberi tax amnesty. Namun, kasus Panama Papers, Paradise Papers, Transfer 11 Triliun dana WNI, semuanya tutup buku. Sementara yang kecil-kecil mau dikejar kepatuhannya. Ini yang meresahkan. Harusnya jangan ada tebang pilih perlakuan antara WP kecil dan besar. Di hadapan petugas pajak semuanya sama,” tuturnya.

Dia menambahkan, saat ini masih banyak sektor yang pajaknya belum digali optimal mulai dari e-commerce, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan sampai UMKM.

Aspek lain adalah penguatan kelembagaan. Bhima menyarankan agar DJP menjadi badan di bawah presiden langsung agar geraknya lebih optimal, termasuk kewenangan menambah SDM secara cepat. Sebab, fiskus dan jumlah penduduk tidak sebanding. Dia lantas menunjuk Internal Revenue Service di AS sebagai best practice untuk menaikkan tax ratio.

Selain itu, penerimaan PPN masih di bawah ekspektasi, tidak sebanding dengan konsumsi rumah tangga yang mencapai Rp 7.627 triliun. Dengan tarif 10%, mestinya potensi penerimaan PPN dapat mencapai Rp 762,7 triliun, bukan hanya Rp 478,4 triliun saat ini (2017). (c01/c02)

Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/tambah-jumlah-pegawai-pajak/173940

Kirim Komentar Anda

Komentar Untuk Artikel Ini

Jadilah yang pertama untuk menulis pendapat Anda!


Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to save temporary file for atomic writing. in /home/corongid/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:30 Stack trace: #0 /home/corongid/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(648): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home2/corongid...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('transient') #2 {main} thrown in /home/corongid/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 30