Langgar Aturan Iklan Kampanye, Perindo Tidak Diberi Sanksi

Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyimpulkan bahwa Partai Perindo telah melanggar aturan iklan kampanye di luar jadwal kampanye pemilu 2019. Namun, Bawaslu tidak dapat memberikan sanksi kepada Partai Perindo.

“Bahwa materi iklan Perindo tersebut memenuhi unsur iklan kampanye melalui media elektronik yang dilakukan di luar jadwal kampanye,” ujar Ketua Bawaslu Abhan saat konferensi pers di Media Center Bawaslu, Jalan MH Thamrin 14, Sarinah, Jakarta, Jumat (23/3).

Abhan menjelaskan bahwa secara materil, tindakan Partai Perindo sudah melanggar Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal ini memberikan sanksi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal, yakni pidana kurungan 1 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 12 juta.

“Namun, kami tidak bisa menindaklanjuti ke tingkat penyidikan dikarenakan syarat formal penindakan pidana pemilu belum terpenuhi, yakni Sentra Gakkumdu belum terbentuk,” tandas dia.

Sesuai dengan Pasal 486 UU Pemilu, kata Abhan, Sentra Gakkumdu dibentuk oleh Bawaslu dengan menggandeng institusi kepolisian yang mempunyai fungsi penyidikan dan kejaksaan yang mempunyai fungsi penuntutan. Sentra Gakkumdu Pemilu, kata dia, tidak sama dengan Sentra Gakkumdu untuk Pilkada sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Kalau untuk Pilkada, Sentra Gakkumdunya dibentuk berdasarkan peraturan bersama. Kalau untuk Pemilu, Sentra Gakkumdu dibentuk oleh Bawaslu yang berkoordinasi dengan kepolisian dan kejakasaan. Nah, Sentra Gakkumdu untuk pemilu belum terbentuk karena masih menunggu SK kepolisian. SK kejaksaan sudah ada,” jelas dia.

Abhan mengakui bahwa pihaknya tidak bisa memberi sanksi ke Partai Perindo karena Sentra Gakkumdu sebagai tempat penindakan pidana pemilu belum terbentuk. Bawaslu, kata dia akan memprioritaskan koordinasi pembentukan Sentra Gakkumdu dengan kepolisian dan kejaksaan dalam waktu dekat.

“Sehingga terhadap materi dugaan pelanggaran yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Partai Perindo dapat ditindaklanjuti sebagai dugaan tindak pidana pemilu setelah Gakkumdu terbentuk,” ungkap dia.

Sebagaimana diketahui, Partai Perindo diduga melakukan pelanggaran kampanye di luar jadwal dengan menayangkan iklan di tiga stasiun televisi MNC Group, yakni RCTI, GlobalTV dan INewsTV. Setelah Bawaslu melakukan pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait, termasuk dari MNC Group dan pimpinan Perindo, Bawaslu menyimpulkan Partai Perindo melanggar aturan iklan kampanye.

Sesuai jadwal pemilu, kampanye baru dimulai tanggal 23 September 2018 sampai 13 April 2019. Sementara kampanye dalam bentuk iklan kampanye baru dimulai 21 hari sebelum hari tenang, yakni 23 Maret 2019-13 April 2019.

Sumber: BeritaSatu.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *