Lapor ke DKPP, Umar-Madeng Sebut KPU Bone Langgar Aturan Pilkada

Luqman ZainuddinMinggu, 25 Maret 2018 – 16:41 WIBLapor ke DKPP, Umar-Madeng Sebut KPU Bone Langgar Aturan PilkadaBakal calon bupati dan wakil bupati Bone jalur perseorangan Rizalul Umar- Andi Mappamadeng Dewang berencana melaporkan KPU Bone ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel. Laporannya bakal dimasukkan Senin (

MAKASSAR – Bakal calon bupati dan wakil bupati Bone jalur perseorangan Rizalul Umar- Andi Mappamadeng Dewang berencana melaporkan KPU Bone ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel. Laporannya bakal dimasukkan Senin (26/03/2018) besok.

Hal itu diungkapkan kuasa hukum Umar- Madeng, Abdullah Mahir saat berada di Jalan Boulevard Makassar, Minggu (25/03/2018). Latar belakang pelaporan itu, lantaran penyelenggara dianggap telah melakukan pelanggaran dengan menyosialisasikan pasangan calon (Paslom) Fahsar Padjalangi-Ambo Dalle.

Padahal menurut Abdullah Mahir, pihak KPU semestinya menunggu keputusan incraht terhadap gugatan yang mereka ajukan di pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN). Sebelum, melakukan sosialisasi berupa pemasangan alat peraga dan bahan kampanye.

“Yang kami heran KPU sudah menyebar APK, sementara gugatan kami ini masih berproses. Ibaratnya, kalau sengketa tanah dan saya mengajukan gugatan ke pengadilan, tanah itu statusnya quo, baik lawan maupun penggugat, tidak boleh masuk di situ,” ujar Abdullah Mahir, kemarin.

Ia pun menyayangkan sikap KPU Bone yang menyilakan proses pilkada tetap berlangsung. Ia pun mengklaim bahwa aturan yang ada mengharuskan penyelenggara menunggu semua proses hukum yang sedang berjalan.

“Harus menunggu hasil PTTUN ini apakah saya kalah atau menang. Tapi ibarat kata saya kalah, saya masih bisa lanjut di Kasasi. Jadi jangan dulu melakukan sosialisasi dong,” ungkap Abdullah Mahir lagi.

Ia menambahkan pihaknya sudah mengirim protes secara tertulis ke pengawas pemilu (Panwaslu) setempat, namun tidak mendapat respon. Olehnya itu, pihaknya berinisiatif ke Makassar untuk melapor ke Bawaslu Sulsel dan DKPP.

“Saya ke Panwaslu pertanyakan kok diberikan kesempatan sosialisasi, tapi tidak direspon. Jadi hari Senin, kami lapor ke DKPP dan Bawaslu,” pungkasnya.

(sss)

Berita Terkait

SINDONEWS TERKINI

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)

  • Facebook
  • Disqus

sindonews ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *