Menjaga NKRI

Orde yang dinisbatkan dengan nama reformasi sedang galau mencari bentuk hubungan pusat daerah. Pemerintah dimana pusat sebagai sentral kekuasaan selama orde sebelumnya nyaris begitu kuat. Ada kesatuan komando pusat daerah karena presiden sampai bupati walikota ditunjuk bukan dipilih. Presiden punya kewenangan kuat sampai menentukan pemimpin di daerah melaui kementerian dalam negeri.

Politik dibangun dengan visi dan tujuannya sendiri. Politik juga situasional mengikuti irama zaman. Kerajaan dan republik silih berganti di setiap tempat. Saat ini boleh jadi bentuknya republik dengan pilar demokrasi namun dalam hakekatnya kerajaan. Sebagai contoh munculnya politik trah di daerah-daerah.

Indonesia merupakan negara kepulauan luas dengan adat istiadat tradisi yang beragam. Atas nama kesatuan pusat mengatur ketat kekuasaan di daerah. Salah satu wujudnya berupa pembatasan terhadap pemungutan pajak dan retribusi yang bersifat closed list atau positive list. Artinya daerah tidak boleh mengenakan pajak dan retribusi di luar yang diatur undang-undang.

Indonesia dalam sistem hukum pemerintahan  menganut teori hukum yang berjenjang, dimana  aturan dibawah tidak boleh menyelisihi ketentuan di atasnya. Dalam konteks ini ketentuan yang dibuat pemerintah daerah pun  harus tunduk pada ketentuan di atasnya yang utama bersumber pada undang-undang dasar.

Permasalahan mulai muncul begitu kekuasaan kepala daerah begitu besar karena ia sama-sama dipilih oleh rakyatnya. Tidak hanya di level wakil rakyat, pemilihan juga dilakukan untuk pemimpin pemerintahan dari mulai presiden sampai dengan bupati atau walikota.

Wacana pencabutan beberapa perda oleh pemerintah pusat bisa menimbulkan konflik antara masyarakat di suatu daerah dengan pemerintah pusat. Masalah ink sebaiknya harus segera dicari titik temu solusinya. Pemerintah daerah dengan forum pimpinan daerah harus duduk bersama dengan dengan wakil daerah dan pemerintah pusat serta dewan perwakilan rakyat di pusat atau daerah untuk mencari solusi bersama.

Apakah model pembatasan pengenaan pajak dalam bentuk undang-undang pajak dan retribusi daerah bisa dijadikan model untuk mengatur batasan objek dan subjek mana yang harus diatur kewenangannya. Harus ada kesepakatan bersama dalam bentuk undang-undang yang mengaturnya.

Atas nama kearifan lokal suatu ketentuan di daerah bisa berbeda-beda karena nilai kearifannya tiap daerah bisa saja berbeda. Permasalahan akan lebih tajam menggelinding begitu nilai itu dibangun dari asumsi nilai keagamaan dominan di masing-masing daerah.

Menjaga Negera kesatuan itu memang bukan pekerjaan mudah. Berbeda tapi satu jua itu  memang sulit. Dibutuhkan sikap kenegarawanan pemerintah di pusat dan daerah untuk menyikapinya. Konstituen tiap daerah tentu memiliki visi masing-masing dengan daerahnya. Hal ini harus bisa disikapi dengan bijak dan benar oleh pemerintah.

Saatnya musyawarah untuk mufakat dikedepankan. Mulailah dengan kesepakatan  pemimpinnya dan selanjutnya dijelaskan secara bertahap kepada masyarakat.

Jangan biarkan rumput hijau itu menguning dan kering karena angin panas dan gesekannya  siap membakar rumput di padang ilalang.

Abepura

AHE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *