Menkeu dan Gubernur BI Sepakat Buka Data Nasabah Bank untuk Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo sepakat dalam data nasabah perbankan. Data tersebut harusnya tidak lagi menjadi kerahasiaan bagi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

Menurut Bambang, banyak negara sudah tidak lagi merahasiakan data nasabah perbankan untuk kepentingan pajak. Karena hal tersebut dibutuhkan untuk memeriksa kembali pajak yang telah dilaporkan.

“Di banyak negara ini bukan lagi masalah, seperti AS, Swiss, dan Jepang. Ke depan diharapkan tidak ada lagi kerahasian bank untuk pajak,” ungkap Bambang dalam rapat kerja dengan Komisi XI, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/5/2016).

Hal senada juga diungkapkan oleh Agus Martowardojo.

“Saya kalau lihat di dunia sekarang memang untuk kepentingan pajak, bank secrecy diberikan kesempatan untuk akses. Yang pentingnya harus ada penyesuaian UU perbankan. Dan kita harus merespons ini sebelum tahun 2018. Karena kalau di tahun 2018 itu, automatic exchange info itu sudah efektif,” papar Agus.

Selain itu, peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat krusial dalam perubahan UU perbankan.

“Jadi kita harus bisa memperoleh persetujuan revisi UU perbankan khususnya di bagian bank secrecy untuk kepentingan pajak sebelum tahun 2018,” tukas Bambang.

Rencananya, pembukaan data nasabah perbankan itu akan diatur dalam revisi Undang-Undang Perbankan tahun depan. Ditargetkan penerapannya pada 2018 bersamaan dengan pertukaran informasi pajak atau Automatic Exchange of Information.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *