Menuju Badan Penerimaan Pajak, Tahun 2016 Jadi Akhir Cerita Ditjen Pajak di Kementerian Keuangan

Kemarin, Rabu (8/6), pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengawali pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) yang baru. Dalam calon beleid tersebut, pemerintah berencana memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari struktur organisasi Kementerian Keuangan dan menjadi lembaga otonom yang langsung berada di bawah kendali Presiden. Dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), lembaga baru tersebut ditargetkan mulai beroperasi paling lambat 1 Januari 2017.

Pembentukan Otoritas Pajak yang independen dan langsung berada di bawah kendali presiden ini sejalan dengan program Nawa Cita yang digagas Presiden Jokowi. Lembaga baru ini rencananya akan diberikan keleluasaan wewenang dalam mengatur SDM, mengalokasikan Anggaran, dan menata Organisasi dalam rangka percepatan pertumbuhan penerimaan negara. Hal ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Tax Ratio Indonesia dari negara-negara serumpun. Sekedar contoh, Tax Ratio Malaysia tahun 2012 mencapai 15,7% dan Thailand 17,5%. Bandingkan dengan Indonesia yang sampai dengan tahun 2015 pun masih berkisar di angka 11-12% saja. Hal ini bisa saja terjadi karena perbedaan fleksibiltas kewenangan otoritas pajak masing-masing negara tersebut.

Di tengah berkembang pesatnya teknologi, institusi perpajakan memang butuh fleksibilitas wewenang, paling tidak dalam melakukan rekrutmen, punishment, dan pemecatan pegawai; dalam hal mendapatkan besaran anggaran dan menentukan alokasinya; serta dalam hal menata organisasi dengan membentuk atau menghapuskan unit-unit di dalamnya. Agar dapat mengejar laju ketertinggalan, tentu hal-hal tersebut harus dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan terhindar dari kendala birokrasi yang selama ini menjadi hambatan.

Salahuddin Wahid, tokoh nasional yang juga concern terhadap isu-isu perpajakan pernah mengemukakan opininya di harian kompas sebagai berikut:

“Sistem self assessment (sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada WP untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan) yang kita anut membutuhkan prasyarat utama yang wajib dipenuhi jika ingin otoritas pajak lancar memungut pajak tanpa harus mengganggu stabilitas ekonomi, terutama dalam meningkatkan basis pajak yang diharapkan kelak akan mampu mendorong pencapaian target pajak, bahkan dimungkinkan mengurangi tarif pajak tanpa mengorbankan penerimaan negara.

Fakta bahwa dirjen pajak selevel eselon  satu dan seluruh pimpinannya masih menjadi bawahan Kementerian Keuangan tentu memberikan beban tersendiri dalam memberikan pendapat dalam penentuan strategi.”

Pengamat perpajakan Prastowo dan Darussalam juga memiliki pendapat yang sama bahwa daripada memberikan target yang tinggi kepada Ditjen Pajak, Pemerintah sebaiknya lebih fokus kepada perbaikan internal administrasi perpajakan, terutama proses transformasi DJP menjadi Badan Penerimaan Pajak.

Namun pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan nampaknya masih setengah hati untuk melepaskan DJP dari genggaman kendalinya. Hal ini tercermin dalam Pasal 95 ayat 3 s.d 6 RUU KUP yang mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, Lembaga DI BAWAH KOORDINASI MENTERI yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan (dalam hal ini Menteri Keuangan). Pemilihan kata  “DI BAWAH KOORDINASI MENTERI” ini dapat menimbulkan multitafsir yang bisa saja akan dimanfaatkan oleh Kementerian Keuangan untuk tetap meletakkan kendalinya terhadap kebijakan-kebijakan Lembaga Perpajakan yang akan dibentuk ini.

Oleh karena itu, perlu keseriusan dan perhatian langsung dari Presiden, sebagai pencetus NAWA CITA dan penggagas independensi otoritas perpajakan, agar Lembaga yang nanti terbentuk, alih-alih menjadi Lembaga yang seolah-olah sudah dijadikan besar, padahal pada praktiknya tetap menjadi kerdil di hadapan Kementerian Keuangan.

Salah satu bentuk perhatian Presiden yang diperlukan adalah menguji kembali pasal pembentukan Lembaga Pajak dalam RUU KUP apakah telah sesuai dengan kajian-kajian yang telah dilakukan, demi tercapainya independensi otoritas perpajakan negara sebagaimana diamanahkan pada Pasal 23 Amandemen UUD 1945. Karena adalah sesuatu yang naif, jika membentuk otoritas perpajakan untuk melaksanakan amanah UUD 1945, hanya melalui 1 s.d 3 pasal yang diselipkan pada RUU KUP. Sewajarnya, otoritas pajak haruslah didirikan berdasarkan Undang-Undang tersendiri, sehingga memiliki posisi dan dasar hukum yang kuat dan tegas, dalam rangka pelaksanaan tugas membiayai kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *