Mudik Mau Dilarang, Pengamat: Anggaran Bisa Dialihkan ke Bantuan Sembako

Sumber

Jakarta

Pemerintah mempertimbangkan opsi larangan untuk melakukan mudik lebaran, khususnya yang berada di Jabodetabek. Hal ini dilakukan demi menekan penyebaran virus corona ke banyak daerah.

Pengamat transportasi Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno mengatakan bahwa seiring dengan pelarangan mudik, pemerintah juga harus menyiapkan bantuan untuk para perantau yang bekerja di sektor informal. Pasalnya, di tengah wabah corona, makin sulit untuk mereka mendapatkan uang di Jakarta.

Bantuan bisa diberikan lewat anggaran mudik gratis yang telah dibatalkan. Bantuan bisa berbentuk voucher untuk membeli sembako, terlebih lagi sudah dekat dengan hari raya lebaran.

“Anggaran mudik gratis dapat dialihkan kepada pemudik dalam bentuk voucher bantuan sembako lebaran,” ungkap Djoko lewat keterangannya, Jumat (27/3/2020).

Dia mengatakan masyarakat yang mengikuti program mudik gratis tahun lalu harus diprioritaskan. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan sektor ritel, khususnya mini market sehingga voucher bantuan dengan mudah bisa digunakan.

“Masyarakat yang mengikuti program mudik gratis tahun lalu lebih diprioritaskan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan pengusaha mini market, sehingga voucher tersebut mudah ditukarkan ke mini market terdekat,” kata Djoko.

Tidak boleh mudik, masyarakat diimbau untuk melakukan silaturahmi lebaran lewat fasilitas video call. Menurut Djoko, pemerintah bis turun tangan untuk meringankan biaya penggunaan pulsa telepon seluler juga.

“Di saat Lebaran, masyarakat masih bisa melakukan video call dengan keluarga dan kerabat di kampung halaman. Pemerintah juga dapat memberikan keringanan biaya penggunaan telpon seluler,” ungkap Djoko.

Djoko juga mengatakan, peristiwa mudik ‘colong start’ tak bisa lagi dihindari. Pasalnya, perantau yang bekerja di sektor informal sudah tidak lagi memiliki pekerjaan, sementara biaya hidup di Jakarta sangat besar.

“Aktivitas arus mudik akibat menurunnya aktivitas ekonomi di Jakarta dan sekitarnya menjadi fenomena yang tidak bisa dihindarkan. Secara alamiah akan terjadi karena pekerja di sektor informal tidak lagi memiliki pekerjaan,” kata Djoko.

“Di sisi lain, harus tetap mengeluarkan biaya hidup sehari-hari yang cukup besar,” ujarnya.

Simak Video “Survei Kemenhub: 60% Pemudik Nataru Gunakan Transportasi Darat
[Gambas:Video 20detik](eds/eds)