Otoritas Pajak Bukan Sekedar Budgeter Namun Institusi Pendorong Transparansi, Akuntabilitas, dan Governance serta Pencegah Korupsi

Otoritas Pajak Bukan Sekedar Budgeter
Otoritas Pajak Bukan Sekedar Budgeter

Tercantum dalam Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi ” Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.” Pemungutan pajak sangat terkait erat dengan transaksi ekonomi dan transaksi keuangan yg dilakukan oleh Individu atau korporasi. Dengan demikian pemungutan pajak sangat terkait dengan penghasilan, konsumsi, dan harta (kekayaan).

 

Oleh karena itu, Lembaga yang secara konstitusional memiliki kewenangan untuk mengakses dan mengecek kebenaran penghasilan, konsumsi (gaya hidup), kekayaan (harta), laporan keuangan, pembukuan, baik orang pribadi maupun korporasi baik sektor privat (non keuangan negara) maupun sektor publik adalah Otoritas Perpajakan.

 

Kalo ini di konkritkan dan diwujudkan dengan mengintegrasikan data nasional dan Otoritas Pajak memiliki wewenang mengakses itu semua maka akan memiliki manfaat :

1) potensi penerimaan negara tidak ada yang luput

2) memaksa masyarakat berperilaku transparan dan akuntabel

3) secara otomatis memberikan kontrol kepada masyarakat untuk melakukan transaksi yang tidak wajar

4) memberikan dampak pencegahan malpraktek ekonomi dan transaksi keuangan.

 

“Sehingga kita tidak memerlukan banyak lembaga yang fixed cost dan agency cost nya mahal.”

 

Otoritas Pajak memiliki kewenangan ganda yaitu analisis dan eksekusi sekaligus. Kita bisa mengecek kapanpun profil ekonomi dan keuangan seseorang tanpa harus ada indikasi pidana atau Money Laundering jadi sangat efektif untuk menciptakan sistem kontrol di tingkat hulu. PPATK hanya punya kewenangan analisis dan tidak bisa langsung mengeksekusi. Sehingga fungsi PPATK tetap ada hanya diintegrasikan ke otoritas pajak sama seperti Austrac di Australia.

 

KPK punya fungsi pencegahan dan eksekusi tindak pidana korupsi terbatas oleh penyelenggara negara. Fungsi pencegahan diintegrasikan saja sekaligus ke otoritas pajak lewat SPT dan perangkatnya (tidak perlu LHKPN segala).

 

Sedangkan fungsi penindakannya dikembalikan ke Kejaksaan dan Kepolisian dengan kontrol dari otoritas perpajakan yang kuat (karena ada fungsi PPATK dan akses data yang lengkap) juga karena otoritas pajak bisa mengecek gaya hidup, kekayaan dan penghasilan siapapun termasuk para jaksa dan polisi tanpa harus ada indikasi pidana or money laundering.

Ini kekuatan sistem kontrolnya tanpa harus menunggu penindakan pidana di hilir, perlu diingat juga bahwa pidana money laundering bisa disidik dengan pidana pokok tindak pidana perpajakan.

 

Ini baru namanya revolusi Transparansi, Akuntabilitas, dan Governance baik sektor privat maupun publik dan baik individu maupun korporasi termasuk instansi pemerintah karena mereka semua tidak bisa lepas dari akses perpajakan. (Tunjung Nugroho)

One thought on “Otoritas Pajak Bukan Sekedar Budgeter Namun Institusi Pendorong Transparansi, Akuntabilitas, dan Governance serta Pencegah Korupsi

  • 01/05/2017 at 12:41
    Permalink

    Luar biasa, ini baru namanya reformasi dibidang perpajakan

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *