pmTsHjvii96GPjQAwi-agzZG4CB4ZbnTkjdLI4picFg

Pemilik Hotel dan Rumah Makan di Luwu Utara Malas Bayar Pajak

Sumber

Laporan Wartawan TribunLutra.com, Chalik Mawardi

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Luwu Utara tengah menertibkan wajib pajak rumah makan dan perhotelan guna mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Bapenda Luwu Utara Tafsil Saleh menyebut, pemerintah masih kesulitan memungut pajak dari dua sektor tersebut.

Padahal, berdasarkan aturan pajak rumah makan dan hotel sebesar 10 persen dari pendapatan.

Aturan itu diperkuat melalui maklumat Bupati Luwu Utara yang telah dibagikan di setiap rumah makan dan hotel di Luwu Utara.

Baca: BKD Parepare Sosialisasi Pembayaran Perdana PBB 2018 ke Wajib Pajak

Baca: Buka Sosialisasi e-Filling, Bupati Bantaeng Minta Pejabat Laporkan SPT Pajak

“Setiap bulan ada rumah makan yang hanya bayar pajak Rp 150 ribu. Itupun tidak lancar nilai itu sangat jauh jika melihat penghasilannya,” jelas Tafsil via rilis, Selasa (17/4/2018).

Akibat kondisi itu, BPK Provinsi pernah menanyakan pajak perhotelan yang hanya Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta per bulan.

“BPK tanyakan tidak masuk akal itu kalau pajak hotel hanya segitu. Mereka pernah nginap di salah satu hotel selama sebulan, jadi tahu penghasilannya,” kata Tafsil.

“Baru mereka saja yang nginap sudah lebih dari Rp 1 juta yang harus dibayar bajaknya hotel tersebut. Itu hanya BPK saja ya yang nginap, bagaimana dengan pengunjung lain,” lanjutnya.

Sehingga dalam waktu dekat Bapenda Luwu Utara akan memberlakukan pajak rumah makan dan hotel secara tertib dengan cara membagikan mesin hitung.

“Tentu memang butuh waktu dan kerja sama lintas sektoral, seperti perizinan, keuangan, satpol pp, dan lainnya,” tuturnya.

Tahun 2017 total pajak rumah makan hanya sebesar Rp 66.761.000 dan hotel hanya Rp 42.639.000.(*)