Peribahan Situasi dan Sistem Pemerintahan Prancis Setelah Revolusi

Ilustrasi Revolusi Prancis (Foto: Wikimedia Commons)

Secara umum, proses terjadinya Revolusi Prancis berlangsung selama 10 tahun, dari 1789 hingga 1799. Pembentukan pemerintahan baru di wilayah Prancis selalu mengalami perubahan karena berbagai permasalahan internal dan eksternal di dalam kubu dewan pembentuk pemerintahan baru di Prancis. Bahkan, pemerintahan belum benar-benar terbentuk hingga Prancis memasuki abad ke-19.

Sistem pemerintahan pertama pada era Revolusi Prancis adalah Pemerintahan Monarki Konstitusional. Sistem ini diterapkan pada 1789 sampai 1793. Pada masa ini, terbentuk dewan pembuat undang-undang untuk menyusun peraturan penghapusan bagi hak-hak istimewa yang diterima kelompok bangsawan dan kelompok gereja. Hal itu dilakukan pasca-runtuhnya Penjara Bastille sebagai simbol ketidakadlian dalam sistem sosial di Prancis.

Pada periode tahun 1793 sampai 1794, dibentuk sistem pemerintahan baru, yaitu Konvensi Nasional. Periode pemerintahan ini dikenal juga sebagai “Pemerintahan Teror”, karena para pemegang kekuasaan bersikap sangat keras dan kejam untuk menciptakan stabilitas negara.

Dalam menjalankan pemerintahannya, para tokoh pada masa ini yang dipimpin Robes Pierre. Pada masa ini, dilakukan eksekusi untuk 2.500 orang yang dianggap menentang revolusi. Louis XVI dan Marie Antoniette, contohnya, dieksekusi di depan publik sebagai simbol kebebasan.

Pemerintahan Konvensi Nasional kemudian runtuh setelah digulingkan oleh kelompok Girondin. Robes Pierre, dan beberapa pengikutnya ditangkap, kemudian dijatuhi hukuman pancung.

– –

Pada periode tahun 1795 sampai 1799, Pemerintahan Direktorat digunakan Prancis untuk menggantikan sistem pemerintahan sebelumnya. Pada era ini, Prancis dipimpin oleh lima orang perwakilan, yang disebut Direktur. Mereka memiliki wewenang untuk mengatur urusan politik, pertahanan, sosial masyarakat, agama, dan ekonomi.

Sistem pemilihan para direktur ditentukan oleh para anggota parlemen. Sedangkan hak suara dalam sistem pemerintahan ini hanya berlaku untuk para pria dewasa yang membayar pajak. Akhirnya pemerintahan ini dianggap gagal karena tidak demokratis bagi kaum wanita dan orang-orang miskin yang tidak mampu membayar pajak.

Pemerintahan di Prancis kemudian berganti pada sistem Pemerintahan Konsulat, yang berlangsung selama tahun 1799 sampai 1804. Dalam sistem ini, pemerintahan diatur oleh tiga konsulat, yaitu Napoleon Bonaparte, Cabaseres, dan Lebrun. Namun, untuk urusan di lapangan, Napoleon lebih berperan dibandingkan konsulat lainnya.

Pada periode ini, sebenarnya Prancis sudah cukup berhasil memulihkan kondisi, seperti bidang sosial, politik, ekonomi, dan militer, mengalami kemajuan yang sangat baik. Pada 1803, Dewan Parlemen Prancis memutuskan untuk mengangkat Napoleon sebagai kaisar Prancis, berkat perannya dalam pembangunan Prancis. Tak hanya itu, pada 2 September 1804, Paus VII secara resmi menobatkan Napoleon sebagai Kaisar Prancis.

Sistem Kekaisaran di Prancis mulai diterapkan pada 1804 sampai 1815. Napoleon, yang telah resmi menguasai wilayah Prancis, mencoba untuk mengembalikan kekuasaan monarki yang bersifat turun-menurun. Ia lantas mengangkat saudara dan kerabatnya untuk menduduki kekuasaan di wilayah taklukan Prancis.

– –

Hal itu lambat laun menimbulkan ketidaksenangan dari beberapa kalangan di Prancis. Bahkan, banyak kelompok yang menolak pemerintahan Napoleon tersebut lalu menjuluki periode itu sebagai sistem Pemerintahan Nepotisme.

Pemerintahan Napoleon sempat berakhir pada 1814, setelah mengalami kekalahan dalam perang bersama Inggris. Namun, karena Napoleon berhasil melarikan diri, ia pun kembali menduduki posisi di pemerintahan Prancis.

Kekuasaannya baru benar-benar berakhir setelah kekalahan Prancis dalam Pertempuran Waterloo pada 1815. Setelah kekuasaan Napoleon berakhir, muncul pemerintahan reaksioner.

Pada periode ini rakyat Prancis seakan merindukan masa kekuasaan raja-raja Prancis terdahulu. Hal itu dimanfaatkan oleh anggota kerajaan untuk mendapat dukungan menduduki takhta kekuasaan Prancis kembali selama beberapa periode.

Sumber: Alvarendra, H. Kenzou. 2017. Buku Babon Sejarah Dunia. Yogyakarta: Brilliant Book