Perjalanan Berliku Badan Penerimaan Pajak

sYCYeoVoppjzepM-1600x900-noPad

Jakarta.Corong ID Perjalanan panjang Direktorat Jenderal Pajak menjadi sebuah institusi pajak yang ideal kemungkinan akan berakhir tahun 2017 dengan dibentuknya Badan Penerimaan Pajak. Kehadiran Institusi ini menjadi awal mula birokrasi modern pemungutan pajak yang sebenarnya sudah jauh tertinggal dari negara lain.

Baca juga :http://corong.id/ekonomi/menuju-badan-penerimaan-pajak-tahun-2016-jadi-akhir-cerita-ditjen-pajak-di-kementerian-keuangan/ )

Target yang tidak tercapai selama ini ditenggarai karena Direktorat Jenderal Pajak atau DJP tidak memiliki fleksibilitas dalam hal manajerial sumberdaya SDM, Anggaran dan Organisasi seperti intitusi pajak di negara negara maju sehingga tidak lincah dalam menghadapi tantangan dan perubahan dunia ekonomi yang begitu cepat.

Sehingga Pemerintah dan DPR harus memahami bahwa  dengan menjadi Badan pun belum tentu menjadikan Institusi kelak akan menjadi ideal jika fleksibilitas manajerial sumberdaya SDM, Anggaran dan Organisasi  belum dimiliki. Merupakan kewajiban pemerintah dan DPR untuk memastikan intitusi pajak yang dibentuk kelak tidak hanya berganti baju dan benar benar dapat diandalkan sebagaimana amanat pasal 23 a UUD 1945.

Baca juga : http://corong.id/ekonomi/komisi-xi-dpr-sesuai-nawa-cita-presiden-badan-pajak-tak-boleh-berbentuk-lpnk/

ide perubahan intitusi pajak bukan merupakan hal baru namun selalu terjanggal prosedural pengusulan yang bertele tele dan lama juga tidak adanya political will dari pemerintah dan DPR saat itu. Beberapa tokoh nasional telah menyuarakan hal tersebut untuk perbaikan.

Baca juga : http://corong.id/ekonomi/ganjar-lembaga-pengelolaan-pajak-seharusnya-langsung-dibawah-presiden/

Berikut beberapa statement yang dihimpun redaksi dari media media yang ada.

Rizal Djalil(Mantan Ketua BPK)

“Silakan tulis besar-besar, saya setuju pajak itu harus menjadi badan tersendiri. Mengapa? Porsi penerimaan negara pada sektor pajak lebih dari 80 persen, tapi masih di bawah satu departemen…”(tempo)

Gus Sholah (Tokoh NU)

“Saya membaca gagasan Pak Jokowi ingin memisahkan Ditjen Pajak menjadi semacam badan. Saya setuju sekali karena memang harus dipisah antara yang mengumpulkan uang dan yang menggunakan uang”(kompas.com)

Sri Adiningsih (Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM, sekarang Ketua Wantimpres)

“Dengan menempatkan Ditjen Pajak langsung di bawah presiden. Kalau sistem perpajakan direformasi dan Ditjen Pajak diberi kewenangan serta otonomi yang lebih besar, kerjanya akan lebih optimal”(kabar3.com)

Muhammad Feisal Tamin (Mantan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Kabinet Gotong Royong)

 “Kami memang telah mengusulkannya ke presiden. Sistem koordinasinya masih tetap ke Menteri Keuangan, tetapi kepala badan akan bertanggungjawab langsung kepada presiden”(Bisnis Indonesia, 2004)

Mulia Nasution (Mantan Sekjen Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan)
“Membentuk BKF sebagai transisi pembentukan “Badan Penerimaan Negara”

Prof.DR Gunadi, Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

“Sebetulnya, dalam perubahan UUKUP tahun 2007 dulu dari PAN, Almarhum Bapak Marwoto sudah mengusulkan. Hanya Ibu Menteri Keuangan saat itu (Sri Mulyani) ngomong ‘biar sejarah yang membuktikan” (okezone)

LIRA (LSM)

“Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai keluar dari Kemenkeu untuk selanjutnya menjadi badan penerimaan negara yang berkonsentrasi untuk mengurusi penerimaan negara” (Okezone)

Darussalam (Konsultan Pajak)

“Disimpulkan bahwa bahwa otoritas perpajakan idelanya dibentuk sebagai badan tersendiri dengan otonomi khusus (Semi Autonomus Revenue Agency/SARA)” (pajak.go.id)


Faisal Basri (pengamat ekonomi UI)

“Sebaiknya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dimasukkan dalam lembaga tersendiri yang independen dan dijauhi dari politisasi dengan gaji yang lebih proporsional”(Antaranews.com)


Ichsanuddin Noorsy (Pengamat Ekonomi)

Jika mengacu ke Amerika Serikat maka harus ada pemisahan atara penerimaan uang (Ditjen pajak), Kantor anggaran, badan akuntansi di kementerian keuangan dan Bappepam-LK. Para zaman Presiden Gus Dur, konsep pemisahan tersebut diterima, begitupun Megawati Soekarnoputri pada kampanye Pilpres 2009 juga berencana memecah Depkeu

Nah pada pemerintahan Presiden SBY, dia (SBY) bilang nanti saja,” kata Ichsanuddin (nasional.kompas.com) (RP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to save temporary file for atomic writing. in /home/corongid/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:29 Stack trace: #0 /home/corongid/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(567): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home2/corongid...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig() #2 {main} thrown in /home/corongid/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 29