Perlunya Organisasi Pengelola Pendapatan Daerah

Sumber

Perlunya Organisasi Pengelola Pendapatan Daerah

Oleh Sunaryo

“Pola pikir mereka harus diubah dalam merencanakan setiap program dan kegiatan. Tidak hanya berorientasi pada ”belanja”, tapi lebih penting pada ”pendapatan”.”

SESUNGGUHNYA banyak daerah yang memiliki potensi pendapatan berlimpah, namun potensi itu belum bisa dipungut secara maksimal. Sumber-sumber potensi itu belum bisa tergali dengan baik karena berbagai alasan dan kendala. Beberapa alasan itu antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM), proses pemungutan yang belum efektif, kesadaran masyarakat yang rendah dalam membayar pajak dan retribusi, dukungan stakeholder yang rendah, juga pengelolaan data yang belum valid dan riil.

Di luar alasan tersebut sesungghunya ada hal yang sangat menentukan keberhasilan daerah dalam menggali potensi yang dimiliki, yaitu tersedianya organisasi pengelola pendapatan yang memenuhi prinsip-prinsip organisasi modern.

Organisasi modern ditandai dengan adanya pembagian pekerjaan yang jelas, disiplin kerja yang tegas, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas, memberikan prioritas pada kepentingan umum, memiliki mekanisme kerja yang terukur, mendorong inovasi, semangat kebersamaan, dan memanfaatkan teknologi yang canggih. Kondisi existing saat ini menunjukkan bahwa tuntutan ideal organisasi modern seperti itu belum terbentuk. Hal ini misalnya terlihat dari tanggung jawab perolehan pendapatan asli daerah (PAD) yang seolaholah hanya terbebankan pada salah satu organisasi perangkat daerah (OPD), entah namanya Bapenda, BPPKAD, BPKAD, atau nomenklatur yang lain.

Padahal kalau dicermati, tanggung jawab PAD itu ada di pundak banyak OPD sesuai dengan jenis PAD-nya. Dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau pendapatan daerah lainnya yang sah seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing atau bentuk lain dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah. Tiap jenis PAD itu dikelola oleh OPD tersendiri. Namun ketika realisasi pendapatan tidak mencapai target yang direncanakan, OPD pendapatanlah yang disalahkan. Kondisi yang sama juga terlihat dari belum dimanfaatkannya kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah serta jenis pendapatan daerah lain secara optimal. Kalaupun ada, pemanfaatannya masih secara parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh antarjenis PAD dan sistem pelaporan keuangan. Padahal, dampaknya sangat besar bagi peningkatan pendapatan daerah karena masyarakat sangat dimudahkan dalam melaporkan atau membayar pajak dan retribusi.

Mewirausahakan ASN

Kedua hal di atas menjadi tantangan terbesar dalam upaya mengoptimalkan potensi daerah menjadi sumber pendapatan asli daerah. Terutama bagaimana daerah bisa memberdayakan seluruh OPD-nya untuk bersama-sama memikul tanggung jawab pencapaian target pendapatan daerah. Tidak hanya OPD yang memang berkaitan langsung dengan perolehan pendapatan daerah, tapi OPD lain pun turut bersamanya.

Misalnya Dinas Pendidikan yang tidak terkait langsung dengan pendapatan juga bisa memberikan kontribusi perolehan pendapatan dengan cara memicu kinerja pendidikan untuk menghasilkan sekolah yang unggul dan favorit. Sekolah ini akan didatangi sekolah-sekolah lain dari luar daerah untuk melakukan studi komparasi. Mereka akan menginap di hotel-hotel setempat dan membelanjakan kebutuhan konsumsi di daerah setempat pula.

Imbasnya, paling tidak pajak hotel dan pajak restoran juga bisa dipungut. Sudah saatnya setiap OPD mulai berpikir bagaimana bisa memberikan kontribusi kepada daerah lewat pencapaian target pendapatan daerah. Perlu ditanamkan semangat kewirausahaan kepada seluruh ASN untuk bisa memberi sumbangsih kepada daerahnya. Pola pikir mereka harus diubah dalam merencanakan setiap program dan kegiatan. Tidak hanya berorientasi pada ”belanja”, tapi lebih penting pada ”pendapatan”. Sebab pada hakikatnya belanja tidak akan bisa terwujud kalau tidak tersedia anggarannya.

Dengan meminjam istilah David Osborne dan Ted Gaebler dalam bukunya Reinventing Government: How The Enterpreneurial Spirit is Transforming The Public Sector bahwa pejabat negara (di daerah) harus kreatif, mandiri, dan inovatif dalam melaksanakan tugas-tugas kepemerintahannya karena inti dari otonomi daerah ialah keleluasaan dan kebebasan lebih luas untuk menggali dan mengolah aset-aset alamiahnya.

Hanya saja, jangan salah memahami bahwa mewirausahakan birokrasi tidak berarti instansi pemerintahan daerah dituntut untuk berbisnis agar dapat memberi nilai tambah untuk PAD. Yang dimaksud adalah bagaimana memberdayakan institusi untuk berkontribusi pada pendapatan daerah. (40)

—Sunaryo SPd MSi, Kepala Bidang Perencanaan, Pendaftaran, dan Penetapan BPPKAD Kabupaten Blora.


Berita Terkait