Pilih tunggakan pajak terbayar atau sandera?

Siapa pun pasti tak ingin disandera. Agar tetap tak disandera, bisa-bisa muncul ajakan berdamai dengan penagih pajak.
Pajak ibarat darah pembangunan dalam tubuh negara. Bila perolehan pajak tidak lancar, niscaya negara pun bisa meriang, kurang sehat.

Pendapatan dari pajak memang menjadi tumpuan pemerintah. Pada APBN 2016 pemerintah menetapkan target penerimaan pendapatan negara sebesar Rp1.822,5 triliun. Dari target sebesar itu, sebanyak 75% atau sebesar Rp1.360,2 triliun, mesti diperoleh dari pajak.

Penetapan target pendapatan dan perpajakan tersebut relatif lebih besar jika dibandingkan dengan target dalam APBN-P 2015. Yaitu sebesar Rp1.761,6 triliun dengan sumbangan perpajakan mencapai Rp1.294,3 triliun. Padahal, realisasi penerimaan pajak sampai 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.055.61 triliun, alias tak memenuhi target.

Sejumlah pihak pun sangat percaya perolehan pajak pada 2016 juga akan di bawah target. Hingga pertengahan 2016, penerimaan pajak baru mencapai Rp413 triliun atau sekitar 30,4 persen dari target dalam APBN sebesar Rp1.360,2 triliun.

Padahal sesungguhnya dalam memperlancar perolehan pajak, aneka jalan telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Kampanye tematik dilakukan sejak tahun lalu. Tahun 2015 disebut sebagai tahun pembinaan wajib pajak. Berbagai kegiatan untuk memberi pemahaman arti penting pajak bagi pembangunan negara dilakukan.

Setelah pembinaan usai, tahun 2016, ditetapkan sebagai tahun penegakan hukum pajak. Membangun penegakan hukum pajak yang ideal adalah memberi pemahaman agar ketentuan hukum perpajakan dapat ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak. Kepatuhan muncul dari wajib pajak bersifat sukarela (Voluntary Compliance) bukan atas dasar ancaman dan paksaan.

Meski begitu pemerintah juga diberi alat pemaksa dan sanksi yang bersifat mendidik dan menjerakan, bagi wajib pajak yang tidak patuh. Alat itu adalah UU No.19/2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Salah satu upaya paksa adalah penyanderaan (gijzeling), untuk ‘memaksa’ wajib pajak yang membandel. Upaya penagihan pajak melalui penyanderaan, saat ini jadi pilihan dan tengah digalakkan oleh DJP.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP, Angin Prayitno Aji, menargetkan penyanderaan kepada 700 wajib pajak di seluruh Indonesia. Perhitungannya, di Indonesia ada 330 Kantor Pelayanan Pajak (KPP), setiap KPP diwajibkan melakukan penyanderaan terhadap 2 wajib pajak yang diduga masih belum memenuhi kewajiban perpajakannya pada 2016.

Siapa yang layak disandera? Sesuai UU No.19/2000, yang dapat disandera adalah wajib pajak yang memiliki utang pajak sedikitnya Rp100 juta. Wajib pajak ini memiliki aset untuk melunasinya, namun diragukan itikad baiknya dalam melunasinya.

Seberapa banyak wajib pajak yang memenuhi kriteria itu? Sayangnya tidak diketemukan jumlah pastinya. Namun yang jelas, menurut catatan Menteri Keuangan, ketaatan wajib pajak orang pribadi (WP-OP) di Indonesia masih sangat rendah.

Dari 27 juta pemilik NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), hanya 10 juta yang melaporkan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT). Namun yang membayar pajak hanya sebanyak 900 ribu orang.

Jumlah pembayaran WP-OP pada 2015, hanya memberi kontribusi pemasukan pajak sebanyak Rp9 triliun. Sangat kecil dibanding realisasi penerimaan pajak 2015 yang melebihi Rp1.000 triliun.

Upaya penyanderaan penunggak pajak, sejujurnya tujuannya tidak sekadar penegakan hukum pajak saja. Namun juga untuk mengintensifkan penerimaan pajak. Gijzeling diakui oleh DJP sangat efektif untuk mendapatkan pemasukan pajak.

Sebagian besar WP yang disandera mau melunasi tunggakannya. Pada Mei lalu, setidaknya ada 17 WP yang terkena penyaderaan. Dari jumlah tersebut 12 orang kemudian melunasi, kekurangan pembayaran pajaknya. Sebanyak Rp13 miliar bisa dikumpulkan dari skema penyanderaan ini.

Bulan berikutnya, penyanderaan semakin kencang dilakukan. Sampai 10 Juni 2016, DJP telah melakukan penyanderaan atas 25 penunggak pajak dengan nilai tagihan Rp106 miliar.

Dengan fakta-fakta tersebut, sebenarnya target melakukan gijzeling 2 orang wajib pajak bandel di setiap KPP ini, bisa dibilang tidak punya tujuan strategis. Sebab target menyandera jumlah orang ini tidak berkorelasi dengan target pencairan tunggakan pajak. Sebaliknya, malah seperti memberi amunisi yang mudah diselewengkan oleh penagih pajak.

Katakanlah, sebuah KPP memiliki data pengunggak pajak lebih dari 100 orang. Dengan target hanya 2 penunggak yang disandera, penagih pajak sangat berpeluang untuk memainkan target tersebut. Siapa pun pasti tak ingin disandera, agar tetap tak disandera, berdamailah dengan penagih pajak.

Pemberian target kepada KPP yang paling masuk akal adalah memberi target prosentase dari jumlah tunggakan pajak. Setiap KPP harus bisa mencairkan 80 persen tunggakan pajak yang ada di daerahnya, misalnya.

Konkretnya bila di wilayah KPP ada tunggakan pajak Rp10 miliar misalnya, maka targetnya sebanyak Rp8 miliar mesti berhasil ditarik petugas pajak. Apakah uang sebanyak itu, didapat dengan penyanderaan seorang penunggak, atau bahkan 10 pengunggak tidak perlu dipermasalahkan.

Jumlah tunggakan pajak secara keseluruhan sangat besar, tahun ini sebesar Rp60 triliun. Ini peningkatan cukup tinggi dibanding tahun lalu yang Rp33,6 triliun. Inilah yang menjadi tantangan terberat bagi 4.558 orang penagih pajak yang dimiliki DJP.

Jadi yang paling relevan adalah menargetkan berapa persen dari tunggakan pajak tersebut bisa cair saat ditagih. Apakah penagihan harus menerapkan penyanderaan, atau yang cukup dengan pemeriksaan persuasif, tidak perlu dipersoalkan.

Yang paling penting adalah DJP bisa lebih sitematis membuat jumlah tunggakan pajak semakin mengecil, dari tahun ke tahun. Bukan malah menyandera 700 wajib pajak nakal dijadikan tolok ukur kesuksesan. Meski tunggakan pajak hanya berkurang, 10 persen misalnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *