Pisah dari Kemenkeu, Kinerja Ditjen Pajak Bisa Lebih Maksimal?

Rencana pemisahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mengemuka. Kebijakan tersebut dinilai bisa membuat kinerja otoritas pajak lebih maksimal.

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam, mengatakan pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu harus direncanakan secara matang. Apalagi lembaga tersebut nantinya akan mengelola sendiri 72 persen dari pendapatan negara.

Baca juga: Ekonom: Otoritas Pajak di Indonesia Idealnya Berbentuk Semi Otonom

Selain itu, otoritas pajak yang berada di bawah presiden tersebut akan lebih kuat. Dia mencontohkan sejumlah negara yang otoritas pajaknya langsung di bawah presiden memiliki kinerja yang lebih baik, seperti Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.

Menurut Darussalam, nantinya komisioner yang berada di otoritas pajak itu bisa berasal dari berbagai stakeholder, seperti akademisi maupun pengusaha.

“Bisa saja nanti salah satu pengusaha jadi Komisioner, atau dari akademisi juga bisa masuk, jadi bisa merangkul semuanya. Hasilnya penerimaan lebih maksimal,” kata Darussalam dalam diskusi di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (4/4).

Sementara itu, Ketua HIPMI Tax Center Ajib Hamdani mengatakan, pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu dinilai dapat membawa otoritas pajak itu semakin fleksibel dalam melakukan reformasi perpajakan.

“Kalau sekarang gimana mau reform, kalau rapat saja kan duduknya di belakang Menkeu. Harusnya kan bisa sejajar dengan menteri lain,” katanya.

Baca juga: Target Peneriman Pajak Naik Terus, Pengusaha Nilai Tak Rasional

Begitu juga dengan Ekonom UI Fithra Faisal yang berpendapat pemisahan Ditjen Pajak dengan Kemenkeu akan membuat otoritas pajak itu semakin mandiri. Selain itu juga bisa lebih optimal memanfaatkan anggaran.

“Yang penting fleksibel. Rasio petugas pajak kita dengan wajib pajak masih 1:3.700, lebih tinggi dari China yang 1:1.000, India 1:1.000, dan Vietnam 1:2.000. Ini enggak fleksibel. Memang harus dipisah, fleksibel dalam mengelola anggaran dan planning ini bekerja dengan Kemenkeu,” katanya.

Pro dan kontra mengenai pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu ini terus bergulir. Sebelumnya para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) justru menolak adanya pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu.

Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani menilai, lembaga baru nantinya hanya akan dipolitisasi dan justru menimbulkan kekuasaan yang berlebih.

“Kami berharap Ditjen Pajak tidak dibuat jadi lembaga baru karena kami tidak setuju. Lembaga independen yang sudah-sudah ada justru sering dipolitisasi dan menjadi overpower,” kata Hariyadi.

Dia pun mengkhawatirkan adanya ketidakpastian baru akibat pemisahan otoritas pajak dari Kemenkeu yang dapat menghambat usaha. Adapun tertundanya pembahasan RUU KUP ini dinilai dapat dimanfaatkan untuk menyamakan visi mengenai ekonomi digital.

“Tertundanya pembahasan RUU KUP mesti dimanfaatkan untuk menyamakan visi mengenai perpajakan di bidang ekonomi digital,” jelasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *