PSI Bantah Pertemuan dengan Jokowi Bahas Pemenangan Pemilu

TTK, CNN Indonesia | Selasa, 06/03/2018 00:28 WIB

Bagikan :  

Jakarta, CNN Indonesia — Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Isyana Bagoes Oka menyatakan tidak ada yang salah dengan pertemuan partainya dan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Menuru Isyana, pertemuan itu pertemuan biasa dan tak membahas soal pemenangan Pemilu 2019 seperti yang ramai dikabarkan.

“Memang betul Istana bukan rumah pemenangan pemilu. Kita enggak mengaganggap tujuan pertemuan kemarin untuk pemenangan,” kata Isyana di Hotel Arya Duta, Jakarta, Senin (5/3).

Menurutnya pembicaraan tersebut hanya membahas seputar masalah kebangsaan dan tidak ada hubungannya dengan pemenangan partai di pemilu 2019. Karenanya dia tak mempersalahkan laporan yang dilayangkan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) ke Ombudsman.

“Itu hak mereka untuk melaporkan, tapi yang jelas kami (PSI) merasa tidak ada yang salah dengan pertemuan PSI dan Pak Jokowi, karena mayoritas yang dibicarakan adalah masalah kebangsaan,” ucap Isyana.


Lebih jauh, Isyana menambahkan, tidak ada yang istimewa dengan pertemuan itu, mengingat PSI bukan satu-satunya partai politik yang melakukan pertemuan dengan Jokowi. Karenanya dia menilai tidak ada yang salah dengan langkah PSI melakukan pertemuan dengan Jokowi.

“Pak Jokowi memang kerap melakukan pertemuan dengan pimpinan partai politik. Kalau ACTA sendiri melaporkan kemudian ada juga yang minta menuntut pembubaran PSI itu jadi hak dari organisasi tertentu untuk melakukan pelaporan, tapi kami yakin kami tidak melakukan pertemuan yang salah,” ungkap dia.

Masih terkait pertemuan itu, Isyana mengaku, memang partainya yang terlebih dulu berinisiatif menghubungi Jokowi. PSI memang berencana akan mendukung Jokowi untuk sebagai capres dalam Pilpres 2019 mendatang.


Kata dia, wajar jika banyak pihak yang mempermasalahkan langkah yang diambil partainya dengan merapat ke Jokowi, apalagi saat ini sudah memasuki tahun politik.

“Ya biasalah, namanya juga lagi tahun politik, segala sesuatu bisa digunakan meskipun sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diributkan, tetapi menjadi diributkan oleh pihak-pihak yang memang tidak setuju terutama oleh lawan-lawan politik,” tandasnya.

Sebelumnya ACTA melaporkan peristiwa pertemuan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan Presiden Joko Widodo ke Ombudsman. ACTA menilai pertemuan tersebut telah memanfaatkan fasilitas negara untuk keperluan kelompok tertentu atau partai. (osc)

Bagikan :  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *