Reformasi Pajak, Sri Mulyani Percepat Restitusi hingga Sederhanakan Pembebasan PPN

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan dua kebijakan baru di bidang perpajakan, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan menggairahkan perekonomian nasional.

Mengutip keterangan tertulis Kementerian Keuangan pada Kamis (29/3/2018), kebijakan tersebut diharapkan akan meningkatkan kepastian hukum, memperbaiki kemudahan berusaha, serta mendorong efisiensi administrasi perpajakan.

BERITA TERKAIT +

Adapun kebijakan pertama, yakni percepatan restitusi, nantinya Kementerian Keuangan memperluas kriteria wajib pajak yang berhak mendapatkan mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yaitu wajib pajak dengan riwayat kepatuhan yang baik, wajib pajak dengan nilai restitusi kecil, dan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.

Baca Juga: Dirjen Pajak Pede Target Laporan SPT 14 Juta WP Tercapai

Dalam kebijakan yang baru ini, kelebihan pembayaran yang berhak mendapatkan restitusi dipercepat dinaikkan 900% sebagai berikut:

Di samping itu, kategori Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah juga diperluas untuk secara otomatis mencakup eksportir mitra utama kepabeanan, dan eksportir operator ekonomi bersertifikat (authorized economic operator).

Selain itu, prosedur penelitian yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak juga lebih disederhanakan untuk mempercepat proses pemberian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Kemenkeu juga mempercepat kebijakan restitusi, yang merupakan fasilitas khusus bagi Wajib Pajak yang memiliki riwayat kepatuhan baik, dan tingkat risiko yang relatif rendah terhadap penerimaan negara. Pemberian fasilitas khusus ini memberi manfaat bagi arus kas perusahaan sehingga diharapkan mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Baca Juga: 6,1 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT

Kebijakan baru yang diumumkan hari ini ditujukan agar lebih banyak lagi Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas restitusi dipercepat yang pada akhirnya akan meningkatkan kemudahan berusaha dan mengurangi beban opportunity cost akibat proses pemeriksaan restitusi yang panjang dan memakan waktu lama.

Bagi pemerintah sendiri, kebijakan ini akan membebaskan sumber daya yang saat ini digunakan untuk pemeriksaan restitusi sehingga dapat fokus pada upaya pengawasan atas wajib pajak dengan risiko tinggi.

Pemerintah juga memberikan stimulus pada sisi investasi terutama pada sektor minyak dan gas (migas), guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan atas Kontrak Kerja Sama berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan pengembalian biaya (cost recovery).

Oleh karena itu, maka pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban Bagi Hasil dan PPh Migas dilaksanakan secara bersama antara Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Sebelumnya

1 / 2