Rencana Hukuman Bagi Orang yang Tak Patuhi Pajak

Jakarta -Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melingkupi gagasan ketentuan pidana bagi pembayar pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Demikian bunyi RUU KUP yang dikutip detikFinance, Senin (13/6/2016). Pasal 107 berbunyi, orang yang tidak mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Identitas Pembayar Pajak (NIPP), tidak melaporkan usaha dan tidak mendaftarkan objek, maka dianggap menimbulkan kerugian negara. Pidana penjara paling lambat 4 tahun dan dengan minimal satu kali sesuai kerugian negara. Tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyertakan keterangan yang tidak benar, maka akan dikenakan pidana penjara maksimal enam tahun dan denda minimal satu kali dari jumlah kerugian keuangan negara. Bagi setiap orang yang tidak atau kurang menyetorkan pajak yang telah dipotong dikenakan pidana penjara maksimal 7 tahun dan denda minimal satu kali dari jumlah kerugian keuangan negara. Sementara bagi setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemotongan pajak dan bukti pembayaran yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, maka dikenakan pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling sedikit satu kali dari jumlah kerugian keuangan negara.