Soal Pertumbuhan Ekonomi, Presiden Jokowi: Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Satu Visi

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah dapat mempunyai visi yang sama dengan pemerintah pusat agar dapat terintegrasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan baik.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dari Pemda sebesar 5,4% pada 2018, setelah tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi di angka 5,7%.

BERITA TERKAIT +

“Saya hanya mengingatkan kembali (pertemuan) tanggal 23 Januari lalu mengundang gubernur dan DPRD Provinsi. Saya sampaikan saat itu yang namanya pusat, provinsi, kabupaten, kota harus satu visi yang terpadu dan terintegrasi,” kata Jokowi saat menyampaikan pidatonya dalam Rapat Kerja Pemerintah di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (28/3/2018).

Baca Juga: Bank Dunia Proyeksi Perekonomian Indonesia Tetap Positif

Jokowi mengatakan, pemerintah tengah memiliki momentum dan kepercayaan dunia internasional sangat baik, setelah sejumlah lembaga survei menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara laik investasi.

“Kita ingin pertumbuhan kita terus meningkat dengan kualitas yang baik. Dan sekarang ini ada momentumnya karena kepercayaan internasional dan dunia usaha semakin baik,” ujarnya.

Jokowi menargetkan, Indonesia mampu menembus 40 besar dalam peringkat kemudahan investasi di dunia. Saat ini posisi Indonesia berada di angka 72 setelah dalam dua tahun terkahir mengalami kenaikan 34 peringkat.

Baca Juga: Menko Darmin Berharap Sinkronisasi Satu Peta Selesai 2019

Menurut Jokowi, tren positif dalam kemudahan investasi ini bila tidak sejalan dengan pemerintah daerah lantaran tidak mempermudah izin usaha, maka investor juga akan berinvestasi.

“Kalau mereka datang lalu lapangannya tidak sesuai dengan persepsi ya lari lagi, jadinya nggak jadi. Kenapa sih kita perlu investasi karena kalau ada arus modal masuk ke kota artinya ada arus masuk ke kota itu. Kalau ada arus uang masuk artinya apa peredaran uang di kota itu akan semakin tinggi, ekonominya jalan,” jelasnya.

Kepala Negara berharap, pemerintah daerah dapat memanfaatkan tren positif kemudahan investasi dengan memangkas ruwetnya birokrasi di pemerintahannya. Dengan begitu, kata Jokowi, pertumbuhan ekonomi di daerah dapat mencapai target yang diinginkan.

Baca Juga: Rendahnya Upah dan Tingkat Pendidikan Jadi Pemicu Ketimpangan Pendapatan

“APBN itu pengaruhnya hanya 20%. Artinya 80% itu pekerjaannya swasta. Artinya kalau kita harus bisa men-create mereka senang investasi dan menanamkan modal misalnya,” imbuhnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berkali-kali mengingatkan agar kepala daerah dan DPRD tidak asal membuat Perda yang berpotensi menghambat investasi. Sehingga, menurut Jokowi, lebih baik Pemda tak usah membuat Perda bila orientasinya hanya untuk proyek.

“Saya sampaikan ke DPR sekarang buat UU jangan banyak-banyak. Jadi 1,2, atau 3 baik tapi yang mempercepat. Nggak usah banyak-banyak. Sehingga semakin banyak aturan main yang kita buat, ya semakin ruwet negara ini,” tandasnya.

(kmj)