Tunggak Pajak, Direktur Utama Perusahaan Disandera

Selasa, 7 Juni 2016 – 16:10

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I bekerjasama dengan Ditjen Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian Republik Indonesia telah menyandera (gijzeling) S, Direktur Utama PT. DTK yang memiliki tunggakan pajak lebih dari Rp. 200 juta pada rabu Rabu (27/04).

PT. DTK adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan terdaftar di KPP Pratama Kudus. Proses penagihan aktif terhadap PT. DTK telah dilakukan dengan mengirimkan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Penyitaan, hingga pencegahan terhadap Penanggung Pajak S, tetapi tidak juga melunasi hutang pajaknya sehingga dilakukan gijzeling. Gijzeling merupakan pengekangan sementara waktu Penunggak Pajak di tempat tertentu. Dengan penyanderaan ini, diharapkan Wajib Pajak (WP) segera melunasi hutang pajaknya dan dapat memberikan efek jera kepada para penunggak pajak lainnya. Penunggak Pajak yang disandera dapat dilepaskan apabila hutang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas, jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah terpenuhi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau berdasarkan pertimbangan tertentu Menteri Keuangan.

Dalam kasus S, beberapa saat setelah ditangkap yang bersangkutan langsung melunasi hutang pajaknya, sehingga dilepaskan dari rumah tahanan. Di tahun 2015 Kanwil DJP Jawa Tengah I telah mengusulkan kegiatan gijzeling terhadap 13 WP Badan dan 2 WP Orang Pribadi dengan total tunggakan pajak Rp. 15,3 miliar. Dalam triwulan I 2016, 4 WP diusulkan untuk di-gijzeling dengan total tunggakan pajak Rp. 2,5 miliar. Saat ini sudah ada 2 WP Badan yang izin penyanderaannya telah terbitkan oleh Menteri Keuangan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *