Warga Cimahi Keluhkan Adanya Tagihan PBB Tahun 2012-2013 di SPPT 2018

Sumber
Warga Cimahi Keluhkan Adanya Tagihan PBB Tahun 2012-2013 di SPPT 2018

Dokumen Galamedianews.com

Ilustrasi

Warga Cimahi Keluhkan Adanya Tagihan PBB Tahun 2012-2013 di SPPT 2018

SEBAGIAN masyarakat Kota Cimahi mengeluhkan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2012 sampai 2013 yang tertera pada lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 2018.

Tagihan yang diterima warga berupa tunggakan pajak berikut denda yang harus dibayar. Padahal warga merasa sudah melunasi PBB tahun yang disebutkan dan memiliki bukti pembayaran yang sah.

Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Yunita R. Widiana, meminta masyarakat untuk datang langsung guna melakukan klarifikasi dan membawa dokumen penyerta sehingga bisa dilakukan sinkronisasi data dengan sistem.

“Selama 2 tahun terakhir kami selalu melakukan pemutakhiran, biasanya ada keluhan soal perubahan nama, perbaikan data. Sekarang baru muncul soal tagihan tunggakan padahal sudah dibayar dan rata-rata tahun pajak 2012-2013,” ujarnya saat ditemui di Kantor Pemerintahan Kota Cimahi, Selasa (10/4/2018).

Menurut Yunita, Pemerintah Kota Cimahi menerima peralihan pengelolaan PBB dari pemerintah pusat tahun 2013. Ia perlu menelusuri apakah munculnya tagihan pajak terjadi sebelum peralihan pengelolaan atau bukan.

“Sewaktu peralihan datanya secara gelondongan termasuk piutang. Saya menduga kemunculan tagihan pajak berikut denda merujuk pada data sebelum pelimpahan pengelolaan PBB,” ungkapnya.

Namun demikian, sengan keluhan dari masyarakat, pihaknya bisa memilah data yang ada dan membantu proses sinkronisasi.

“Silakan masyarakat datang membuktikan dengan bukti pembayaran yang sah sehingga bisa kita sinkronkan dengan data di sistem. Bisa juga dikolektifkan lewat RT/RW atau kelurahan jika berkasnya banyak. Kalau memang error mestinya dialami semua objek pajak,” katanya.

Pada tahun 2018, jumlah SPPT yang diterbitkan sebanyak 126.786 Objek Pajak (OP), dengan jumlah ketetapan Rp 52,536 miliar. Di tahun 2017, SPPT yang diterbitkan sebanyak 120.923 lembar dengan nilai ketetapan Rp 43,477 miliar.

Hal serupa diungkapkan Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan Bapenda Kota Cimahi Lia Yuliati. Disampaikan oleh Lia, piutang PBB tahun 2017 sebesar Rp 148,775 miliar.

Dari total piutang, lanjut Lia, terdapat data hasil pemutakhiran yang direkomendasikan untuk dihapuskan sekitar 2.900 data dengan besaran piutang Rp 9 miliar. Di tahun 2017, juga muncul 2.900 data lain yang bisa pemutihan dengan jumlah total piutang masih dalam penghitungan.

“Bertambah dari tahun 2017 tapi jumlahnya terus berkurang setiap tahun. Penghapusan bisa dilakukan terhitung 5 tahun sejak SPPT diterbitkan,” ungkapnya.

Soal keluhan warga terkait kemunculan tagihan tahun 2012, lanjut Lia, bisa jadi pengaruh hasil pemutakhiran data tahun 2016. “Ini juga mungkin pengaruh di tahun 2016 ada pemutakhiran data sehingga lebih akurat. Kalau memang ada tunggakan bisa jadi wajib pajak belum bayar,” tegasnya.

Editor: H. Dicky Aditya

Bagikan melalui: