Divonis 2 Tahun Penjara, Anton Menangis

Sumber

JawaPos.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menggelar sidang putusan kasus dugaan suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang 2015. Duduk sebagai terdakwa adalah Wali Kota Malang nonaktif M Anton.

Sidang diwarnai dengan derai air mata. Ratusan pendukung Anton yang datang, tak kuasa menahan haru usai persidangan. Begitu pula dengan Anton yang tampak menangis.

Ketua Majelis Hakim HR Unggul Warso Mukti memvonis Anton dengan hukuman dua tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan, serta pencabutan hak politik selama 2 tahun. Vonis itu lebih ringan dibanding tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK.

M AntonWali Kota Malang nonaktif M. Anton berpelukan dengan kakaknya di dalam sel usai persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (10/8). (Zaim Armies/ Jawa Pos)

JPU menuntut Anton 3 tahun penjara, Rp 200 juta subsider 6 bulan. Tuntutan pencabutan hak politik yang diajukan jaksa juga lebih berat, yakni 4 tahun.

Setelah mendengar vonis hakim, Anton beranjak dari kursinya. Dia mendatangi tim penasihat hukum. “Apakah saudara menerima atau bagaimana,” tanya Unggul kepada Anton dalam persidangan, Jumat (10/8).

Mendengar pertanyaan itu, Anton tidak langsung menjawab. Dia sempat terdiam, baru kemudian berbicara. “Saya menerima pak Hakim,” jawab Anton.

Nada bicara Anton kemudian mulai terbatah-batah. Sambil sesenggukan, dia tegar menghadapi vonis itu. “Semua ini dari Tuhan untuk saya dan keluarga. Saya terima dengan ikhlas,” lanjutnya.

Setelah itu, Anton dikawal keluar ruang sidang dengan wajah yang sedikit memerah. Di luar, Anton langsung disambut ratusan pendukungnya yang juga memperlihatkan raut kekecewaan di wajahnya.

Tidak semua pendukung Anton bisa masuk ke dalam ruang sidang karena keterbatasan kapasitas. Mereka setia menunggu di luar sejak pagi. Setelah melihat Anton keluar, para pendukung mulai mendekatinya. Ada yang berusaha menyalami, ada pula yang memeluk Anton dengan erat. Tangis mereka juga pecah. Anton kemudian dibawa ke sel di samping ruang sidang. Di sana, Anton sempat berpelukan dengan kakaknya.

Ditemui wartawan selepas sidang, tim kuasa hukum Anton, Haris Fajar Kustaryo menegaskan bahwa mengikuti keputusan kliennya. Kendati menerima, Haris mengatakan bahwa hal itu tidak serta-merta mengeneralisir Anton bersalah.

Seperti yang telah disampaikan pada sidang pembelaan, apa yang dilakukan Anton adalah sebuah tanggung jawab terhadap anak buahnya. “Dia (Anton) berani bertanggung jawab dengan mengakui keteledoran mengawasi anak buah. Ini gentleman,” tegasnya.

Terpisah, Jaksa KPK Arief Suhermanto mengaku masih akan pikir-pikir terhadap vonis hakim. Menurutnya, majelis hakim sudah mengambil pertimbangan yuridis.

Meskipun begitu, Arief tetap akan berkoordinasi dengan lembaganya. “Kami harus melapor ke pemimpin KPK lebih dulu sebelum bisa memutuskan menerima atau mengajukan banding,” ujarnya.

Seperti diketahui, KPK menetapkan M. Anton sebagai tersangka suap pembahasan APBD-P tahun 2015. Kasus tersebut berawal dari penetapan 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 sebagai tersangka. Ke-18 anggota dewan diduga menerima suap dari Wali Kota Malang M. Anton terkait pembahasan APBD Kota Malang tahun 2015.

(did/JPC)