Hukum Untuk Kesejahteraan Masyarakat Bukan Untuk Adili Masyarakat

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Hukum Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur melantik pengurusan baru. Kepengurusan baru ini dinahkodai oleh Aleksander Saba.

Dalam orasinya usai dilantik, Alexander Saba menekankan jika seluruh masyarakat perlu mendapatkan kepastian hukum, rasa aman dan jaminan hukum.

“Indonesia ini negara hukum, Indonesia ini dicita-citakan sebagai suatu negara hukum pancasila. Hukum itu untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat, kesejahteraan masyarakat bukan untuk mengadili masyarakat,” ucap Alexander Saba dihadapan tamu undangan dan para pengurus LSM Peduli Hukum Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia, Rabu (28/3/2018).

Alexander juga mengatakan, sebagai lembaga independen yang bermitra dengan pemerintah dan swasta, LSM ini yang siap menjalankan tugas berdasarkan asas pancasila dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal supremasi hukum.

Indonesia dicita-citakan sebagai suatu negara hukum berasaskan pancasila. Akan tetapi menurut Alexander desain dan cetak negara hukum tersebut masih belum dirumuskan secara komperhensif.

“Hukum yang dibentuk itu bisa dilaksanakan, hukum itu diterima sebagai sebuah sistem di masyarakat. Sementara di Indonesia ini belum ada kepastian soal hukum. Kami semua di LSM ini siap membangun masyarakat NTT yang masih membutuhkan kepastian hukum, memberikan rasa keadilan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat,” lanjutnya.

Alexander juga meminta dukungan masyarakat karena dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pemerintah untuk membangun sebuah pospol di kawasan jalur 40, Manulai II, Kota Kupang. Menurutnya, pembangunan pos polisi merupakan salah satu bentuk menjaga keamanan dan menekan angka kriminalitas.

Baca: Sripun, Siswi SMP yang Menjadi Kebanggaan David Bechkam

Baca: Wakapolres Lembata Tolak Ratusan Penumpang dari Lewoleba ke Larantuka

Baca: Dishub Nagekeo tak Berdaya Awasi Kendaraan Bertonase Besar, Ini Penyebabnya

Sementara perwakilan Pemerintah dari Biro Hukum Setda Provinsi NTT, Alexson Lumba mengatakan, hukum adalah pangila sehingga apa yang terjadi diharapkan bisa terlaksana.

“Kita semua sepakat kalau hukum itu adalah panglima sehingga apa yang kita harapkan seperti kepastian hukum dan keadilan benar-benar terlaksana,” ujar Alexson.

Pemerintah menurutnya sangat mengharapkan kerja sama yang baik. Sebagai mitra, LSM ini diharapkan bisa meminimalisir hal-hal di luar aturan. Masih banyak terjadi pelanggar HAM dan kehadiran LSM ini bisa berusaha meminimalisir hal-hal tersebut. (Pos-Kupang.com/Eflin Rote)