Banyak Pejabat Sultra Terlibat Korupsi, Wakil Ketua KPK Kumpulkan Penegak Hukum

KENDARI, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan koordinasi dan supervisi daerah (Korsubda) di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (27/3/2018).

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, kegiatan Korsubda di Sultra ini bertujuan untuk memberikan masukan dalam upaya pencegahan korupsi di Bumi Anoa.

Hal itu sangat beralasan karena selama satu tahun terakhir ini ada beberapa kepala daerah di Sultra yang ditahan dan berstatus tersangka KPK.

Hal itu diungkapkan Basaria saat audiensi dengan aparat penegak hukum di Sultra, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sultra, serta inspektorat daerah di Aula Dhacara Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sultra, Selasa (27/3/2018).

“Pejabat tertinggi di Sultra sedang ditangani dalam kasus tindak pidana korupsi dalam perizinan pertambangan, tapi saya tidak perlu sebutkan,” kata Basaria.

Baca juga: Dituntut 18 Tahun Penjara, Nur Alam Sebut Dirinya Bukan Penjajah

Pejabat tertinggi Sultra yang dimaksud Basaria tak lain adalah Nur Alam, mantan Gubernur Sultra yang saat ini tengah menanti vonis Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terkait kasus suap perusahaan tambang.

Pembacaan vonis terhadap mantan Gubernur Sultra dua periode itu akan digelar besok, Rabu (28/3/2018).

Selain itu, calon gubernur Sultra, Asrun, juga menjadi tahanan KPK.

“Calon yang akan menduduki jabatan tertinggi di provinsi yang gubernur itu sekarang ada juga di kantor KPK,” ujar Basaria.

Tak hanya Nur Alam dan Asrun, ia juga menyebut bahwa pimpinan tertinggi Kota Kendari turut ditahan oleh KPK.

“Bahkan di Kota Kendari, pejabat tertingginya, yaitu wali kotanya juga ada di kantor kami. Itu sebabnya hari ini kami datang ke sini dalam rangka koordinasi dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Baca juga: Ditangkap KPK, Berapa Kekayaan Wali Kota Kendari Adriatma dan Cagub Sultra Asrun?

Dalam kunjungannya di Sultra, Basaria didampingi beberapa pegawai KPK yang nantinya akan memberikan materi pencegahan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum di Sultra.

Karena itu, lanjut Basaria, upaya pencegahan korupsi bukan hanya tugas semata KPK, melainkan semua pihak harus ikut terlibat.

Rencananya, Rabu (28/3/2018) besok, KPK akan melakukan penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi dengan kepala daerah se-Sultra.

Selain itu, itu KPK juga akan melakukan sosialisasi Gerakan Aksi Perempuan Anti-Korupsi yang melibatkan istri kepala daerah, istri ketua DPRD se-Sultra, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan pengurus Dharma Wanita.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 26 orang dalam kasus suap di APBD Kota Malang. Dua di antaranya adalah Calon Wali Kota Malang.