Penasehat Hukum Usut Aliran Dana Perkara Tipikor Pengadaan Alkes RSUD SSMA

Laporan Wartawan Tribun pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Penasehat Hukum Terdakwa Yekti Kusumawati, Dewi Purwati Ningsih menegaskan pihaknya berpegang teguh pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kasus dugaan tipikor Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (Alkes RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak Tahun Anggaran 2012.

“Saksi selaku individu mempunyai hak ingkar.  Secara keseluruhan sidang, kita dapatkan petunjuk dan itu sudah jelas, bahwa memang ada tarikan dana dari Pak Suhadi sebesar Rp 3 Miliar lebih,” ungkapnya saat diwawancarai usai sidang keenam diPengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Jalan Urai Bawadi, Kota Pontianak, Rabu (27/3/2018) siang.

Baca: Terdakwa Suhadi Sampaikan Keterangan Menohok Terkait Aliran Dana Pengadaan Alkes RSUD SSMA 

Secara logika, Dewi menegaskan tidak mungkin dana sebesar itu ditarik oleh Suhadi di Pontianak, lalu dibawa ke batam. Suhadi mengakui bahwa pernah menyerahkan uang senilai itu kepada Eka, Rian dan Sarpani di Basement Bank BCA, jalan Ahmad Yani 1 Pontianak.

“Kalau mereka (saksi-saksi_red) tidak mengakui, kita akan memperdalam lagi. Karena ini kan masih ada saksi-saksi lainnya yang akan dihadirkan,” terangnya.

Baca: Sidang Keenam Kasus Tipikor Alkes RSUD di Pontianak, Ada Perbedaan Keterangan Sejumlah Saksi

Selain itu, Dewi menambahkan ada aliran dan fakta bahwa Suhadi pernah melakukan transfer kepada Rian sebanyak tiga kali dengan nominal Rp 35 juta, Rp 8 juta dan Rp 6 juta.

Ia menyoroti keterangan saksi yang berbeda dan kontras dalam sidang keenam ini.

Menurut dia, hal ini mengindikasikan bahwa saksi-saksi tidak berbicara jujur dan ada sesuatu yang ditutup-tutupi.

“Itu kelihatan memang bahwa mereka tidak berbicara fakta sebenarnya. Terlepas dari itu, mereka sudah di sumpah di bawah kitab suci. Untuk kasus ini harus ada PPATK untuk mengusut aliran dana. Kalau saya sih setuju kasus ini diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, ini menyangkut ada leader di Jakarta. Saya tidak tahu siapa orang ini, namun dia ada power karena mampu mengubah dana proyek ini yang sebelumnya Rp 19 Miliar lebih menjadi Rp 35 Miliar,” tukasnya.