Orang Miskin Bisa Dapat Bantuan Hukum Gratis

Sumber

PROKAL.CO, BANJARMASIN – Menghadapi masalah hukum, warga miskin biasanya cenderung pasrah. Mereka sadar tak sanggup menyewa jasa pengacara. Jangan khawatir, karena sebenarnya di Kalsel sudah ada bantuan hukum gratis.

Yakni di LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) ULM (Universitas Lambung Mangkurat). Segala ongkos pendampingan hukum sudah ditanggung oleh Kementerian Hukum dan HAM.

“Dananya dari pemerintah pusat yang disalurkan ke LKBH. Kami sudah menekan perjanjian kerja bantuan hukum tahun 2018 pada Kamis tadi,” ungkap Ketua LKBH ULM Banjarmasin, Erham, kemarin (30/3).

Semua ditujukan bagi warga atau kelompok miskin yang menghadapi masalah hukum. Nominal bantuan per orang dijatah Rp5 juta. “Segitulah yang digunakan selama proses hukum,” imbuhnya.

Targetnya, dalam setahun, LKBH bisa menangani 90 perkara ligitasi atau perkara pidana dan perdata. Ditambah 25 perkara non ligitasi. Non ligitasi artinya program penyuluhan hukum, tidak terkait penanganan perkara.

Erham menegaskan, miskin bukan berarti tak berhak mendapat pendampingan hukum. Inilah kampanye yang ingin LKBH gencarkan. Bahwa di mata hukum, kaya atau miskin sama saja.

Sebenarnya, bantuan hukum gratis ini sudah menjadi program lama LKBH ULM. Jauh sebelum adanya bantuan pemerintah. Dulu, para pengacaranya mencari jalan sendiri-sendiri untuk menolong warga miskin. “Dulu mencari sendiri. Sekarang syukur sudah dibantu pemerintah,” ujarnya.

Dia berharap, perjanjian kerjasama antara LKBH ULM, LKBH Untuk Wanita dan Keluarga (UWK) dan Kemenkumham bisa langgeng. Lebih-lebih, bukan hanya LKB di ibukota provinsi yang dibantu, melainkan juga di level kabupaten dan kota.

Mengingat baru dua LKB inilah yang bekerjasama dengan pemerintah. Lantaran dibutuhkan akreditasi untuk pengucuran bantuan. LKBH ULM terakreditasi A dan LKB UWK terakreditasi B.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Imam Suyudi mengatakan, bantuan kepada warga miskin ini merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011.

Ada tiga pihak yang diatur dalam undang-undang ini. Penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum.

Semangatnya, memberi kepastian hukum pada seluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh keadilan. “Melalui pendampingan hukum, khususnya bagi warga kurang mampu,” ujar Suyudi. (gmp/gr/fud)


Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to save temporary file for atomic writing. in /home/corongid/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:30 Stack trace: #0 /home/corongid/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(648): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home2/corongid...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('transient') #2 {main} thrown in /home/corongid/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 30