Pakar Hukum: Reklamasi harus Berdasarkan UU, bukan Pergub

Sumber
Home / News / National

Pakar Hukum: Reklamasi harus Berdasarkan UU, bukan Pergub

Kamis, 14 Jun 2018 21:08 WIB
Redaktur: Andreas Pratama
Reporter: Ryana Aryadita

Ilustrasi (Kiki Budi Hartawan/Kriminalitas.com)

KRICOM – Pakar hukum tata negara Riawan Tjandra menilai Peraturan Gubernur (Pergub) terkait Tata Kelola Reklamasi yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seharusnya bukan menjadi satu-satunya dasar dan landasan dalam pengerjaan reklamasi.

Menurutnya pengerjaan proyek reklamasi sudah saatnya diatur dalam undang-undang bukan lagi hanya berdasarkan pergub.

“Kalau saya sendiri lebih cenderung sebelum melakukan reklamasi harus berdasarkan UU, bukan hanya Pergub. Ini bukan hanya di Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Jadi ada landasan kuat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” ucap Riawan kepada Kricom, Kamis (14/6/2018).

Ia pun mengusulkan bahwa perlu ada keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI dan campur tangan Presiden dalam membentuk UU ini.

“Tidak cukup Pergub tapi ada UU khusus untuk reklamasi di seluruh daerah dan ini harus melibatkan DPR untuk inisiatif mengusulkan UU yang berlaku karena reklamasi bukan hanya terjadi DKI tapi reklamasi juga dilakukan di berbagai kota salah satunya Bali,” lanjutnya.

Baca Juga : Takbiran di Jaksel, Anies Santap Makanan dari Rantang

Riawan menyebutkan bahwa dengan adanya UU nantinya bisa mengatur untuk siapakah reklamasi ini dilakukan, dan lebih memprioritaskan kaum kecil dibanding pemilik modal.

“Karena kalau tidak dilakukan, yang terjadi nanti meminggirkan kelompok masyarakat dan justru mengedepankan kepada pemodal dan juga asing jadinya ini seperti ladang jual menjual negara,” pungkas dia.

Pemberlakuan UU ini juga agar menjaga eksistensi Pasal 33 UU Dasar 1945 yang berbunyi, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”