Para Terpidana Mati Manfaatkan Celah Hukum untuk Tunda Eksekusi

Laporan Wartawan Tribunnews.com,Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, hampir semua terpidana mati mengulur waktu pelaksanaan eksekusi mati.

Mereka memanfaatkan celah hukum sehingga eksekusi mati ditunda.

Ia mengatakan, ketika para terpidana mati akan dieksekusi mereka kemudian mengajukan grasi dan peninjauan kembali (PK).

Baca: Video Amatir Abadikan Detik Detik Mengerikan Longsor di Ciloto

‎”Ketika mereka akan dieksekusi mereka mengajukan PK. Kapan PK dan grasi diajukan itu tidak ada batasan waktunya. Itu persoalan nya,” kata Prasetyo dalam Rapat Kerja bersama Komisi III, Rabu, (28/3/2018).

Prasetyo membantah belum juga dieksekusinya terpidana mati karena tidak adanya kemauan dari pemerintah. Menurut Prasetyo selama kepemimpinannya di Kejaksaan Agung, 18 orang telah dieksekusi.

‎”Kita sendiri konsen masalah itu. Saya geregetan, apapun saatnya kapan pun eksekusi saya eksekusi. Saya sudah buktikan, selama saya jadi jaksa agung 18 orang kita eksekusi,” katanya.

Prasetyo mengaku tidak tahu pasti jumlah terpidana mati yang mengajukan upaya hukum sehingga eksekusi mati tertunda. Yang pasti menurutnya sebagian besar dari mereka mengajukan upaya hukum saat akan dieksekusi.

Baca: Terdakwa Nur Alam Divonis Hakim Tipikor 12 Tahun Pidana Penjara

‎”Cukup banyak, lebih dari belasan. Jadi kita semuanya sangat konsen, jangan dikira kita tidak sungguh-sungguh,”katanya.

Prasetyo mengatakan sebelum dieksekusi mati, hak para terpidana untuk mengajukan upaya hukum harus terpenuhi.

Sementara itu Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan batas maksimal pengajuan grasi satu tahun sejak putusan memiliki kekutan hukum tetap. Selain itu MK juga membatalkan aturan PK boleh dilakukan lebih dari sekali.