Partai Golkar: Perppu Bisa Mengisi Kekosongan Hukum

JAKARTA, iNews.id – Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya sudah mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)  terkait calon kepala daerah yang terjerat kasus hukum.

“Perppu itu mengisi kekosongan hukum terkait calon kepala daerah yang terkena masalah hukum apalagi ketika terkena Operasi Tangkap Tangan lalu ditahan sehingga otomatis tidak bisa mengikuti tahapan Pilkada dan dalam UU Pilkada tidak bisa diganti,” kata Ace di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Dia mengatakan Perppu itu diperlukan karena peserta pilkada yang terjerat kasus hukum merugikan tahapan pilkada sehingga dikhawatirkan mengganggu prosesnya dan merugikan rakyat karena dihadapkan pada calon yang bermasalah dalam hukum.

Karena itu, menurut dia, Golkar mengusulkan agar Pasal 43 UU Pilkada diganti menjadi dalam Perppu itu diatur apabila calon kepala daerah terkena kasus hukum maka bisa diganti.

“Kalau hanya revisi Peraturan KPU tidak cukup karena di atasnya adalah UU, kami menyepakati untuk diusulkan Perppu, dasarnya ada kekosongan hukum terkait cakada yang terkena kasus hukum,” ujarnya.

BACA JUGA:

Usulkan Perppu, Golkar Minta Peserta Pilkada Tersangka Diganti

8 Peserta Pilkada Tersangka Bisa Diganti lewat Peraturan KPU

Ace yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu menjelaskan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyarankan agar PKPU direvisi namun Golkar berpandangan dasar PKPU adalah UU sehingga kalau UU tidak menyebutkan secara tegas soal cakada terkena kasus hukum maka harus diubah UU.

Namun dia menilai mengubah UU memerlukan waktu yang lama sehingga Golkar meminta untuk dikeluarkan Perppu karena ketika dikeluarkan, maka saat itu juga berlaku.

“Kita masih punya waktu tiga bulan untuk tahapan pilkada, masih ada kesempatan. Ini sebenarnya bukan untuk Golkar namun juga untuk partai politik lain yang terkena masalah hukum dan yang lebih penting sebetulnya kita ingin rakyat jangan sampai dirugikan,” katanya.

Dia mengatakan Golkar sudah berupaya berbicara dengan partai-partai koalisi terkait usulan tersebut agar secara bersama-sama berdiskusi dengan Presiden karena itu merupakan domain eksekutif. Menurut dia, usulan Golkar itu merupakan langkah untuk menyelamatkan Pilkada agar tidak diisi oleh cakada yang memiliki masalah hukum.

Editor : Azhar Azis