Bagikan Ponsel Pintar, Danny Pomanto Jalankan Program Pembangunan

MAKASSAR – Direktur Etos Politica Najamuddin Arfah mengatakan, Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto tidak bersalah dan tidak pernah dihukum bersalah karena menjalankan program pembangunan. Program yang dimaksud adalah pembagian smartphone (ponsel pintar), pengangkatan tenaga honor, pemberian jaminan sosial, dan slogan dua kali tambah baik membangun Makassar.

Menurutnya, penyelenggara pilkada serentak dan hakim pengadilan harus mengetahui posisi Danny Pomanto dalam pilkada tahun ini agar keadilan untuk warga Makassar tetap ditegakkan. Danny Pomanto, sambungnya, sebagai calon petahana yang dilantik pada 8 Mei 2014 bekerja keras dan bertekad menyelesaikan semua janji kampanye selesai dalam lima tahun.

BERITA TERKAIT +

Namun, saat asyik merencanakan dan membangun, pemerintah memutuskan pilkada serentak harus dilaksanakan 27 Juni 2018. “Tentu Wali Kota Danny dirugikan dengan situasi ini,” kata Najamuddin kepada wartawan, Rabu (28/3/2018).

Sebab, kuota 5 tahun membangun Makassar harus dipersempit menjadi 3 tahun. Jika tidak ada bukti nyata pembangunan, Danny bisa dicap tidak bekerja oleh warga Makassar. Menghadapi situasi ini, Danny pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena sudah menjadi aturan pemerintah pusat.

Danny pun mempercepat terlaksananya semua program yang menyentuh masyarakat. Danny berusaha harus buktikan dalam tempo yang demikian singkat, dan sebagian besar program kerakyatan selesai.

“Pilkada tidak boleh menghalangi pembangunan,” ujar Najamuddin. (Baca Juga: KPU Makassar Serahkan Memori Kasasi ke PTTUN)

Program Wali Kota Danny membagikan smartphone untuk memudahkan kerja RT-RW tuntas, janji mengurangi pengangguran dengan mengangkat pegawai honor dilakukan, sampai pemberian jaminan sosial ke RT-RW yang oleh negara diwajibkan pun diselesaikan.

Di tengah upaya percepatan pembangunan, Danny terpaksa cuti berbulan-bulan lantaran berniat maju di pilkada serentak. Sebagian pembangunan pun tersendat.

“Anehnya, semua kerja keras Danny selama tiga tahun dianggap pelanggaran oleh lawan politik. Bukan oleh KPU atau Bawaslu. Sejak awal Danny sudah menjadi korban pilkada serentak,” kata Najamuddin.

Dia mengungkapkan, ketika membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Perindo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan, proses pemilu yang berlangsung setiap lima tahun harus mendukung keberlanjutan pembangunan yang ada. Pilkada dan pemilu tidak boleh menginterupsi program-program pembangunan.

“Jangan sampai karena pilkada dan pemilu justru kegiatan ekonomi tersendat. Peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi terganggu. Proses demokrasi khususnya pilkada di tahun 2018 beserta pileg dan pilpres tahun 2019, tidak boleh mengganggu momentum pembangunan nasional yang sedang kita lakukan,” kata Jokowi dalam sambutannya.

Sebelumnya

1 / 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *