Bawaslu Buka Pendaftaran Lembaga untuk Pantau Pemilu

Ketua Bawaslu Abhan saat menerima pendaftaran JPPR di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (27/3/2018). | Foto: istimewa

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI membuka kesempatan semua pihak mendaftarkan sebagai lembaga pengawas pemilihan umum. Upaya perekrutan itu, merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

“Kami menyadari bahwa obyek pengawasan sangat luas sumber daya manusia juga sangat terbatas kami akan senantiasa mendorong untuk partisipasi masyarakat dalam pemilu,” kata Ketua Bawaslu Abhan saat menerima pendaftaran JPPR di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (27/3/2018).

Dalam UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pendaftaran dan verifikasi lembaga yang ingin menjadi lembaga pemantau pemilu harus mendaftar ke Bawaslu. Nantinya Bawaslu yang akan menentukan apakah lembaga tersebut diterima atau tidak pendaftarannya. 

“UU Nomor 7 membuat norma, ada norma untuk pendaftaran atau verifikasi terkait lembaga pemantau ada di Bawaslu ini berbeda dengan UU Pilkada. Pilkada pendaftaran di KPU. Nanti (pendaftaran lembaga pemilu) Bawaslu yang menentukan apakah sah atau tidak pendaftaran,” ujar Abhan. 

Untuk itu, dia mendorong Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsentrasi di dalam pemilu terlibat melalui mekanisme lembaga pemantau dan segera bisa mendaftarkan diri ke Bawaslu RI.

Sehingga, adanya keterlibatan sejumlah lembaga membuat kualitas pemilu meningkat. Dia menyadari banyak hal yang bisa dilakukan lembaga pemantau.

“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, banyak memberi ruang Bawaslu untuk peran dan fungsi adjudikasi. Harapan kami, kalau hari ini baru JPPR yang mendaftarkan diri untuk memantau, harapan kami diikuti lembaga pemantau lainnya,” tambahnya.

Abhan mengatakan pendaftaran bagi lembaga pemantau ini dibuka hingga sebelum hari pemungutan suara Pemilu pada 17 April 2019. Ia juga mengatakan kualifikasi yang akan diverifikasi yaitu kepengurusan hingga sumber dana yang mandiri.

“Kami buka seluas luasnya batas waktu mudah-mudahan sebelum mendekati hari pemungutan suara,” ujar Abhan.

“Kami akan kualifikasi, yang jelas harus ada kepengurusannya, harus ada badan hukum, sumber dana harus mandiri, kira-kira itu,” sambungnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *