Di Rakernas Golkar, Panglima TNI Tegaskan Sikap Netral Tentara

Jakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menekankan netralitas TNI dalam pemilu. Ia akan memastikan TNI menjadi institusi negara yang tak berafiliasi dengan kepentingan golongan politik mana pun.

“TNI harus menjadi suatu institusi negara yang netral dan tidak berafiliasi dengan kepentingan golongan politik mana pun. Kebijakan TNI dalam pengamanan pemilu tentu tetap berpedoman pada kebijakan pemerintah. Yaitu penguatan pertahanan dan stabilitas politik dan keamanan,” ujar Marsekal Hadi saat menjadi pemateri dalam rakernas Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019, Marsekal Hadi juga akan memastikan suksesnya strategi pengamanan pemilu sehingga pelaksanaannya aman, damai, dan kondusif. Selain itu, rendahnya pelanggaran hukum serta kedaulatan tetap terjaga selama pemilu.

“Sehingga NKRI tetap berdiri dan berdaulat,” katanya.

Marsekal Hadi menyebutkan ada risiko-risiko yang perlu dicermati saat penyelenggaraan pemilu, di antaranya kerusuhan sosial, perusakan infrastruktur, dan tidak berfungsinya sistem pemerintahan.

“Hal itu selaras dengan tugas pokok TNI sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004, yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan dalam keutuhan bangsa dan negara, maka penjabarannya dalam pemilu adalah penguatan sinergi TNI-Polri dalam rangka mendukung kinerja pemerintah dalam rangka pengamanan pemilu,” tuturnya.

Selain itu, pengamatan situasi nasional dan daerah terkait kerawanan-kerawanan dan potensi konflik dalam pemilu merupakan risiko yang harus dicermati oleh TNI. Untuk itu, ia telah menyiapkan pelaksanaan operasi bantuan sesuai permintaan Polri, dan penyiapan prajurit TNI untuk mendukung pemilu.

“Pelaksanaan sosialisasi netralitas TNI dan pentingnya menjaga keamanan bersama dalam pemilu. Netralitas TNI menjadi sangat penting. TNI harus profesional dan menjauhkan diri dari politik praktis. Politik TNI adalah politik negara,” katanya.

Sosialisasi netralitas dalam tubuh TNI selama ini juga telah digaungkan olehnya. Misalnya, ia secara langsung telah memerintahkan panglima komando daerah militer bersikap netral.

“Saya bilang pangdam, nanti calonnya ada yang dari mantan TNI. Apabila nanti kegiatan halalbihalal, saya tidak perlu datang ke rumah. Pakai WA saja. Karena nanti bisa diartikan lain. ‘Oh pangdam mendukung orang tertentu’ dan sebagainya,” tutur Marsekal Hadi.

Dalam kesempatan ini, Marsekal Hadi juga meminta restu dari Partai Golkar untuk menjaga pesta demokrasi tahun 2018 dan 2019. Ia berharap nantinya, pemilu berjalan dengan baik dan lancar.

“Percayalah, saya serius menangani persoalan ini. Dan netralitas di atas segala-galanya. Soliditas saya jaga. Soliditas TNI-Polri harga mati untuk netralitas dan pelaksanaan Pemilu 2018 dan 2019 dengan aman dan damai,” katanya.
(dnu/dnu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *