Eskalasi Politik Menjelang Pilpres

Sumber

PEMILIHAN presiden dan wakil presiden yang akan digelar serentak dengan pemilu legislatif digabung dengan pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada 17 April 2019 dari segi waktu tinggal sebentar lagi, kurang lebih delapan bulan lagi.

Dengan demikian, para pemangku kepentingan memandang perlu melakukan langkah cepat. Sejak dua pekan terakhir, nuansa dan eskalasi politik menjelang Pilpres 2019 sudah terasa. Di sejumlah provinsi, misalnya, sudah ada baliho pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di Pilpres 2019.

LEBIH seru lagi, elite politik sudah berwacana mengenai program kegiatan yang akan terjun dalam kampanye usungannya. Dalam konteks ini, untuk menjaga suasana dari eskalasi politik menjelang Pilpres 2019, sepatutnya setiap dan seluruh elite politik menahan diri dari pernyataan kontroversial.

Jika tidak sesuai kenyataan dan kebenaran, pernyataan itu dapat menimbulkan kegaduhan politik yang tidak perlu. Para elite politik perlu lebih menampilkan sikap kearifan untuk menjadi negarawan. Pemimpin perlu memiliki dan menampilkan empat kualitas penting.

Pertama, prinsip yang teguh dan tak berubah pada kebenaran. Seseorang dikatakan gagal menjadi negarawan jika dia tidak memiliki prinsip yang bertitik tolak dari kebenaran karena kepentingan politik sesaat. Kedua, panduan moral dan etis yang kuat. Seseorang disebut gagal menjadi negarawan jika dia adalah relatif yang mudah mengubah kebenaran moral dan etis.

Ketiga, visi yang jelas ke arah mana negara bangsa mau dibawa negarawan visioner. Hal ini harus dia lakukan untuk membawa rakyatnya kemajuan. Keempat, kemampuan membangun konsensus untuk mewujudkan visi kemajuan.

Babak Baru Demokrasi

Kalau kita lihat ke belakang, perjalanan bangsa Indonesia untuk menjadi negara demokrasi sudah dilalui beberapa era dan generasi, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, sampai saat ini masuk era Reformasi. Era Reformasi ini sudah memasuki dekade kedua sejak tahun 1998. Begitu juga dengan masalah pemimpin negeri ini.

Sejarah mencatat sejak merdeka sampai saat ini Indonesia sudah tujuh kali berganti presiden. Setiap presiden yang pernah memimpin negeri ini memiliki gaya kepemimpinan yang beragam. Tidaklah mudah mencari jati diri bangsa Indonesia dalam mencapai negara demokrasi yang sesuai dengan karakter dan kebudayaan kita. Artinya, bangsa kita dalam perjalanan menuju negara demokrasi yang ideal telah dilalui berbagai rintangan dan problematika dalam sistem pemerintahan.

Berganti pemimpin, berganti juga corak sistem pemerintahannya. Konsekuensi dari berubahnya sistem pemerintahan adalah berubahnya fungsi dan hubungan lembaga-lembaga tinggi negara, khususnya antara eksekutif dan legislatif.

Indonesia akan menjalani babak baru praktik demokrasi dengan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, yang terdiri dari pemilihan presiden dan wakil presiden digabung dengan pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

Tantangan KPU

Penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), dituntut untuk mampu bekerja profesional. Sebab, pertama, Pemilu 2019 berbeda dengan penyelenggaraan pesta demokrasi pada era-era sebelumnya. Tantangan Pemilu 2019 nanti sangat berat, terutama pada pelaksanaannya yang dilakukan serentak antara pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. 

Pemilu legislatif yang digabung dengan pilpres ini baru pertama kali dilakukan pada 2019. Dua agenda pemilu yang dilaksanakan secara bersamaan ini tentu memiliki permasalahan yang lebih rumit dibanding pemilu sebelumnya. 

Kita memang pernah sukses melaksanakan pilpres secara langsung, pemilu legislatif secara langsung, hingga pilkada serentak. Namun, ketiganya dilakukan secara terpisah dan rentang waktu yang berbeda. Belum ada pengalaman gabungan dua pemilu inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu. 

Kedua, waktu yang tersedia untuk mempersiapkan agenda pemilu secara serentak ini sudah di depan mata, sekitar delapan bulan lagi, bukanlah waktu yang lama untuk mempersiapkan agenda besar tersebut. 

Gambaran itu menjadi tantangan berat para penyelenggara pemilu bisa menjalankan amanah besar ini secara baik. Namun, dengan tekad dan niat baik serta sinergi yang kuat seluruh kalangan, bukan hal yang mustahil penyelenggaraan pesta demokrasi ini bisa benar-benar berjalan sesuai dambaan kita semua, yaitu pemilu yang jujur dan adil (jurdil) dan demokratis. 

Intinya, sukses dan tidak penyelenggaraan Pemilu 2019 sangat bergantung pada kerja keras, sinergisitas, serta integritas para penyelenggaranya. Di sinilah para penyelenggara pemilu juga dituntut netral, independen, dan menolak segala bentuk intervensi yang bisa merusak citra sebagai negara demokratis di forum internasional. Dalam upaya menyukseskan hajat bangsa untuk terselenggaranya Pemilu 2019, diperlukan kerja sama dan sinegisitas semua pihak untuk ikut menyukseskannya.

Upaya Suskseskan Pemilu

Setidaknya, ada tiga aspek yang perlu dilakukan dalam upaya suksesi Pemilu Serentak 2019. Pertama, perlunya penyelenggara pemilu yang kapabel dan profesional. Secara khusus, komisioner KPU memiliki tanggung jawab lebih berat dalam menjalankan tugasnya. Mereka akan mengambil alih proses pelaksanaan Pilkada 2019 yang saat ini sudah disiapkan komisioner KPU sebelumnya.

Tugas berat lainnya adalah melakukan perencanaan pelaksanaan Pemilu 2019 yang belum pernah contohnya di negeri ini. Hal ini tentu memerlukan konsolidasi dan kekompakan internal KPU dalam melakukan manajerial pemilu mendatang. KPU sebagai lembaga resmi penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan pemilu yang profesional, mandiri, berintegrasi, dan bebas dari kepentingan politik.

Kedua, perlunya uji publik terkait efektivitas pembiayaan pemilu serentak. Maka, secara logika pelaksanaan Pemilu 2019 seyogianya membutuhkan biaya yang lebih murah dan minim. Sebab, model Pemilu 2019 berbeda sekali lantaran pelaksanaannya merupakan penggabungan pemilu antara eksekutif dan legislatif. Biaya penyelenggaraan Pemilu 2019 yang berasal dari APBN juga harus benar-benar dibuat lebih efisien dan efektif.

Ketiga, Pemilu 2019 akan memberikan implikasi pada sistem penyelenggaraan pemilu KPU berupaya melakukan sistem digitalisasi dalam proses validasi partai peserta pemilu. Salah satu upaya KPU adalah dengan menerapkan aturan baru bahwa seluruh partai politik peserta pemilu wajib mengikuti sistem informasi partai politik secara online.

Dapat disimpulkan, pelaksanaan pemilu di Indonesia memang masih memiliki hambatan dan kendala. Permasalahan yang muncul itulah yang harus diperbaiki sebelum pelaksanaan Pemilu 2019. Pergantian sistem dan mekanisme pelaksanaan pemilu bukanlah suatu solusi yang pas bagi permasalahan yang ada.

Sebab, permasalahan yang ada saat ini bukanlah masalah parliamentary threshold ataupun presidential threshold, tantangan yang utama adalah bagaimana mengembalikan peran dan fungsi partai politik seperti yang dijelaskan diatas. Jadi, partai politik bukan hanya fokus memikirkan berapa orang yang didudukkan di legislatif dan siapa yang akan dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS

KOMENTAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to save temporary file for atomic writing. in /home/corongid/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:30 Stack trace: #0 /home/corongid/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(648): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home2/corongid...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /home/corongid/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 30